Yogyakarta, IDN Times – Perang dagang atau trade war yang diawali Amerika Serikat (AS) dinilai akan menggoyang perekonomian negara-negara dunia. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan punya pandangan lain.
Salah satu sasaran utama AS dalam perang dagang itu adalah China.
Luhut percaya, perang dagang yang masih berlangsung saat ini masih dapat memberikan dampak positif kepada negara Indonesia. Luhut menilai, dampak dari perang dagang tersebut membuat Indonesia lebih kreatif dan memutar otak untuk lebih selektif dalam melakukan impor dan menggenjot ekspor komoditas.
“Justru (trade war) buat kita ini keberkahan dalam kesulitan. Kami lihat yang selama ini kami royal impor. Ternyata gak perlu dan bisa diganti seperti palm oil,” kata Luhut, seperti dikutip dari Infobanknews.com, (29/8).
Luhut pun tak ambil pusing mengenai angka defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia yang saat ini menyentuh 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai gambaran, Pemerintah menargetkan -CAD Indonesia bisa mendekati 0 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun 2019.
Di tengah ketidakpastian perang dagang tersebut, Pemerintah masih optimis mampu menekan CAD dengan pariwisata melalui kebijakan bauran Crude Palm Oil (CPO).
Pemerintah memang berupaya keras untuk menekan angka impor melalui kebijakan bauran Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 20 persen terhadap solar atau B20 yang akan dilaksanakan pada September 2018 mendatang.
“Jadi tidak ada masalah, yang kita jaga (CAD) supaya gak lebih dari segitu. Dengan langkah ini keinginan pemerintah untuk tekan CAD di bawah 1 persen akan tercapai,” tambah Luhut.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan atau CAD masih meningkat pada triwulan II 2018. Defisit transaksi berjalan tercatat US$8 miliar atau 3,0 persen terhadap PDB pada triwulan II 2018, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan defisit triwulan sebelumnya sebesar US$ 5,7 miliar (2,2 persen PDB).
Trump memulai perang dagang tersebut dengan mengenakan tarif sebesar US$34 miliar atau sekitar Rp489 triliun kepada ratusan produk impor asal China, sejak 6 Juli 2018.
Produk Tiongkok yang terkena tarif itu beragam mulai dari mesin, peralatan elektronik, peralatan manufaktur, peralatan kantor, motor, hingga suku cadang pesawat. Selain Tiongkok, AS juga menerapkan fee kepada negara-negara lainnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia tidak terlibat dalam perang dagang AS tersebut. Hal itu dia sampaikan untuk meluruskan informasi setelah Pemerintah Negeri Paman Sam mengatakan tengah mengkaji ulang keringanan bea masuk ekspor bagi beberapa produk Indonesia pada April lalu.
Dalam pandangan pengamat, pencabutan fasilitas yang diberi nama "Generalized System of Preference" (GSP) tersebut bisa berdampak ke perekonomian Indonesia. Sebab, dalam catatan KADIN, ada sekitr 3.500 produk Indonesia yang dibebaskan dari bea masuk ekspor oleh Negeri Paman Sam. Seandainya, bea masuk itu diberlakukan, maka hal tersebut bisa membuat biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha Tanah Air lebih mahal.