Mantap! APBN Surplus Rp28,9 Triliun di Awal 2022

23 Feb 2022, 05:00 WIB

Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan kinerja yang baik di awal 2022. Kementerian Keuangan mencatat APBN per Januari 2022 mengalami surplus Rp28,9 triliun, setara 0,16 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Artinya, di awal 2022 ini, pendapatan negara lebih tinggi dibandingkan belanja negara. Surplus tersebut menunjukkan pertumbuhan hingga 163,5 persen. Sebab, pada Januari 2021, APBN mengalami defisit hingga Rp45,5 triliun atau 0,27 persen terhadap PDB.

Selain itu, Kemenkeu mencatat pada Januari 2022 ini keseimbangan primer juga surplus Rp49,4 triliun. Padahal, di Januari tahun lalu, keseimbangan primer masih defisit Rp20,8 triliun.

"Bulan Januari APBN kita mengalami surplus dari keseimbangan primer maupun surplus secara total. Jadi ini pembalikan yang luar biasa dan ini defisit yang cukup tinggi karena waktu Januari 2021 tentu kenaikan defisit mencapai 30 persen," ucap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Februari 2022, Selasa (22/2/2022).

1. Pendapatan negara tembus Rp156 triliun

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Adapun realisasi pendapatan negara pada awal 2022 mencapai Rp156 triliun, tumbuh 54,9 persen dibandingkan Januari 2021. Capaian itu merupakan 8,5 persen dari target Rp1.846,1 triliun.

Lebih rinci, pendapatan negara itu berasal dari penerimaan pajak Rp109,11 triliun, dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp24,9 triliun. Dengan demikian, penerimaan perpajakan tembus Rp134 triliun, tumbuh 65,6 persen. Capaian penerimaan perpajakan itu merupakan 8,6 persen dari target Rp1.265 triliun.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per Januari 2022 ini tembus Rp22 triliun, tumbuh 11,4 persen dibandingkan Januari 2021. Capaian tersebut merupakan 6,6 persen dari target Rp335,6 triliun.

2. Belanja negara terealisasi Rp127,2 triliun

Ilustrasi Uang. (IDN Times/Aditya Pratama)

Pada Januari 2022, realisasi belanja negara sebesar Rp127,2 triliun. Dari angka tersebut, Rp21,8 triliun adalah realisasi belanja K/L, Rp50,4 triliun adalah realisasi belanja non K/L, dan Rp54,9 triliun realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

"Kita belum lakukan realisasi pembiayaan investasi pada Januari ini," ujar Sri Mulyani.

Namun, realiasasi belanja negara pada Januari 2022 itu mengalami kontraksi 13 persen dibandingkan posisi realisasi belanja negara pada Januari 2021 yang mencapai Rp146,2 triliun. Realisasi belanja negara pada Januari 2022 itu juga baru mencapai 4,7 persen dari target Rp2.714,2 triliun.

3. Penarikan utang anjlok 101 persen

ilustrasi utang (IDN Times/Aditya Pratama)

Di sisi lain, realisasi pembiayaan APBN melalui utang mengalami penurunan Rp3 triliun, atau anjlok 101,8 persen dibandingkan realisasi penarikan utang pada Januari 2021 yang mencapai Rp165,8 triliun. Realisasi penarikan utang pada Januari 2022 ini nilainya -0,3 persen dari target pembiayaan Rp973,6 triliun.

Menurut Kemenkeu, pembiayaan anggaran pada Januari 2022 ini memperhatikan kondisi pasar dan likuiditas pasar yang masih cukup (ample).

"Berarti kita bisa membiayai berasal dari kas yang ada maupun dari penerimaan negara baik dari sisi perpajakan, pajak, bea cukai, maupun PNBP," ucap Sri Mulyani.

Per Januari ini, penarikan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) turun Rp15,9 triliun. Posisi itu menunjukkan penerbitan SBN -1,6 persen dari target Rp991,3 triliun. Jika dibandingkan Januari tahun lalu, maka penerbitan SBN turun 109,3 persen. Adapun penerbitan SBN pada Januari tahun lalu mencapai Rp169,7 triliun.

Selain penerimaan negara yang dinilai cukup, penurunan penerbitan SBN juga disebabkan oleh adanya pembayaran utang yang jatuh tempo, serta pemerintah belum menerbitkan SBN valas seperti 2021 lalu.

"Kita mengeluarkan SBN tahun lalu 2021 pada bulan pertama Rp 169,7 triliun. Tahun ini bulan Januari kita mengalami neto negatif Rp 15,9 triliun. Artinya kita bayar utang lebih besar dari issuance," kata Sri Mulyani.

Tak hanya itu, pemerintah juga masih memanfaatkan pembelian SBN oleh Bank Indonesia (BI).