Maruarar Jamin Gak Ada Masalah Hukum di Meikarta untuk Bangun Rusun Subsidi

Selain itu, Maruarar juga berharap adanya pendampingan KPK dalam proyek tersebut. Harapannya, rumah susun subsidi yang dibangun bisa sesuai dengan peraturan.

"Supaya proses ini semuanya, semuanya memenuhi peraturan Perundang-Undangan dan ada pencegahan, jangan ada hal-hal yang melanggar aturan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait memengaskan, pemerintah akan membangun rumah susun subsidi di Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ara pun sempat meninjau dua lokasi di kawasan Meikarta.

Menurut Maruarar, kedua lokasi memiliki potensi yang strategis untuk dikembangkan karena berada di kawasan dengan akses transportasi yang baik dan berdekatan dengan kawasan industri.

“Kalau dari sini ke kawasan industri kira-kira 2,5 kilometer, sementara titik pertama sekitar 2 kilometer. Jadi menurut saya lokasinya bagus,” ujar Ara dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, di atas lahan sekitar 10 hektare tersebut, rencananya akan dibangun sekitar 18 tower rumah susun lengkap dengan fasilitas penunjang seperti sekolah, klinik, taman bermain, dan fasilitas olahraga, agar benar-benar menjadi lingkungan yang layak huni.

“Saya ingin rusun subsidi ini menjadi contoh yang baik bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan fasilitas yang layak. Kita berusaha mencari terobosan-terobosan,” kata Menteri Maruarar.

Menteri PKP menegaskan, seluruh proses pembangunan akan dilakukan sesuai aturan dan prinsip kehati-hatian, termasuk memastikan status lahan yang digunakan bukan merupakan lahan sawah. “Kalau sawah tentu tidak boleh digunakan. Itu sudah pasti,” tegasnya.