Masuk Bursa Kepala Otorita IKN, Bambang Brodjo: Banyak yang Lebih Pas

Bambang mengakui kapasitasnya hanya sebatas perancang IKN. Hal itu disebabkan ketika isu IKN mengemuka, dirinya merupakan sosok yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Kala itu Bambang menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas.

"Ya saya memang yang mungkin membuat rancangan awal sekaligus memilih lokasi, tapi tentunya ketika antara merancang dengan mengeksekusi apalagi melakukan supervisi terhadap pembangunan mungkin itu dua hal berbeda," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Komisaris Utama Bukalapak tersebut mengakui isu tentang dirinya sebagai calon Ketua Badan Otorita IKN bukan suatu hal yang baru.

"Ya itu sebenarnya diangkat dari berita di awal 2020 karena memang di awal 2020 itu presiden pernah memanggil kami berempat ya dan mulai diajak ngobrol soal IKN," kata Bambang.

Namun, sambung dia, pembicaraan itu terhenti akibat pandemik COVID-19 yang mulai menyerang Indonesia. Hingga kini, Jokowi belum lagi melakukan komunikasi kepada Bambang soal Kepala Badan Otorita IKN.

"Waktu itu COVID pada bulan Maret sehingga pembicaraan awal itu terhenti dan sesudah itu karena semua orang mengurus COVID, nggak ada lagi yang bicara tentang IKN sampai kemarin pemerintah mengajukan RUU (IKN). Sejauh ini belum ada pembicaraan lagi dan kebetulan saya udah mulai sibuk dengan urusan yang saya kerjakan saat ini," tutur Bambang.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi memiliki waktu dua bulan untuk menunjuk Kepala Otorita Badan Otorita IKN. Hal itu disampaikan Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia pasca pengesahan UU IKN oleh DPR Selasa lalu.

"Khusus untuk di tahun pertama ini, kita tidak mengharuskan presiden untuk berkonsultasi pada DPR. Karena di dalam undang-undang itu ditetapkan dua bulan ini harus ada kepala otorita," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Doli mengatakan dalam Undang-Undang IKN tak ada kriteria khusus terkait Kepala Otorita Nusantara. Dia mengatakan, jabatan itu juga boleh diisi partai politik, ASN atau siapa saja sesuai dengan yang ditunjuk presiden.

"Saya kira kalau soal kriteria, yang paling penting adalah tahu betul tentang visi pak presiden, visi pemerintah, visi kita semua sekarang ini tentang pentingnya pemindahan ibu kota negara itu, itu yang paling penting," ucapnya.