Melihat Peluang dan Tantangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia

Dia menjelaskan bahwa penduduk muslim di Indonesia mencapai 231.069.932 orang. Angka yang relatif besar itu menjadi peluang untuk tumbuhnya industri asuransi syariah di Indonesia.

Tak terbatas pada kalangan muslim, mereka yang bukan penduduk muslim pun bisa menggunakan produk asuransi syariah.

"Potensinya besar. Indonesia punya 270 juta penduduk dengan muslim di atas 80 persen. Syariah bukan cuma label tetapi konsep sehingga non-muslim pun bisa menggunakan produk keuangan syariah," ujar Paul.

Bahkan, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menargetkan industri asuransi syariah mampu meraih pertumbuhan premi atau kontribusi sebesar 9 persen hingga 11 persen di 2023.

Paul meyakini bahwa industri asuransi syariah punya potensi untuk mencapai pertumbuhan lebih tinggi dari yang ditargetkan tersebut. Sebab, peluangnya masih sangat terbuka.

"Industri asuransi syariah diproyeksi tumbuh 9-11 persen di 2023, tapi menurut saya itu terlalu kecil. Saat ini asuransi kebutuhan nomor tiga. Saat income per kapita menyentuh 5.000 dolar AS, asuransi akan jadi kebutuhan sekunder. Saat itu, penetrasi asuransi akan meningkat tiga kali lipat. Apalagi asuransi syariah tumbuhnya bisa 6-10 kali lipat," jelasnya.

Terlebih, aset keuangan syariah per Agustus 2022 ada sebesar Rp2.200 triliun. Sedangkan aset industri asuransi syariah baru menyentuh Rp45,18 triliun.

"Aset asuransi syariah masih di bawah 10 persen dari aset keuangan syariah," sebutnya.

Di balik peluang, terdapat berbagai tantangan di industri asuransi syariah. Pertama tingkat literasi asuransi syariah di Indonesia hanya 3,99 persen, jauh lebih kecil dari tingkat literasi asuransi pada umumnya. Umat muslim masih memilih asuransi jiwa konvensional karena satu dan lain hal dibanding asuransi syariah.

"Lalu sumber daya manusia masih sangat kurang apalagi yang mengenai teknikal syariah. Kita harap SDM mengerti regulasi, fatwa-fatwa, dan teknik underwriting dan lain-lain. Kurangnya, biasanya pelajaran mengenai finance diambil dari negara barat di mana konsepnya konvensional. Tapi di Prudential Syariah ada knowledge center," tutur Paul.

Ketiga adalah masih terbatasnya regulasi dan fatwa mengenai keragaman produk asuransi syariah, keterbatasan ragam produk investasi syariah di dalam dan luar negeri, aturan pajak yang belum terlalu jelas mengatur pajak atas surplus underwriting dan dana Tabarru, serta aturan mengenai hukum waris yang belum ada.

"Ekosistem pendukung belum support," tambah Paul.