Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
PHOTO-2026-01-05-18-40-11.jpeg
Ilustrasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh. (dok. KCIC)

Intinya sih...

  • Cairns menyampaikan Indonesia membayar sekitar 3,5 kali lebih mahal per km untuk kecepatan yang mencapai nyaris dua kali lipat.

  • Koridor yang dilayani berbeda
    Jalur ETS Malaysia menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru, melayani sekitar 17-18 juta penduduk.

  • Sebaliknya, Whoosh melayani koridor Jakarta-Bandung yang berkembang menjadi kawasan mega-perkotaan terintegrasi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Peluncuran layanan kereta listrik Kuala Lumpur-Johor Bahru di Malaysia memicu perbandingan dengan kereta cepat Whoosh di Indonesia.

Profesor Desain Perkotaan / UDx di Monash University Indonesia, Stephen Cairns, menilai perbandingan biaya semata tidak cukup untuk menilai pilihan infrastruktur kedua negara, karena konteks dan tujuan pembangunan berbeda menghasilkan dampak perkotaan yang juga berbeda.

Cairns menjelaskan, Malaysia menghabiskan sekitar 14,6 juta dolar AS per kilometer (km) untuk peningkatan jalur kereta listrik dengan kecepatan 160 km per jam, sementara Indonesia mengalokasikan sekitar 51 juta dolar AS per km untuk kereta cepat dengan kecepatan 350 km per jam.

Menurutnya, selisih biaya tersebut kerap dijadikan dasar kritik, padahal angka konstruksi tidak sepenuhnya mencerminkan skala dan fungsi sistem yang dibangun.

"Taruhan mahal Indonesia pada akhirnya bisa menjadi pilihan lebih strategis bagi sebuah negara yang sedang membangun infrastruktur masa depan perkotaannya," kata dia dikutip IDN Times.

1. Angka biaya bukan satu-satunya ukuran

Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (WNA) pengguna Kereta Cepat Whoosh pada periode Januari hingga Oktober 2025. (Dok. PT KCIC)

Cairns menyampaikan Indonesia memang membayar sekitar 3,5 kali lebih mahal per km untuk kecepatan yang mencapai nyaris dua kali lipat. Dia juga mengakui nilai proyek Whoosh sebesar 7,3 miliar dolar AS memunculkan kewajiban utang yang serius.

Namun, dia menekankan perbandingan tersebut kerap mengabaikan perbedaan mendasar terkait tujuan jangka panjang pembangunan infrastruktur perkotaan.

Dia menyoroti fakta Malaysia, dengan PDB per kapita sekitar 11.867 dolar AS memilih peningkatan bertahap, sementara Indonesia dengan PDB per kapita sekitar 4.960 juta dolar AS justru membangun sistem kereta cepat.

"Namun, biaya konstruksi mentah mengabaikan perbedaan mendasar dari apa yang sedang dibangun masing-masing negara. Lebih penting, masa depan perkotaan apa yang sedang mereka siapkan," ujar Cairns.

2. Koridor yang dilayani berbeda

Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (WNA) pengguna Kereta Cepat Whoosh pada periode Januari hingga Oktober 2025. (Dok. PT KCIC)

Cairns menjelaskan jalur ETS Malaysia menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru, yang jika digabung dengan Singapura melayani sekitar 17-18 juta penduduk.

Dia menyebut jalur tersebut sebagai peningkatan transportasi penting untuk koridor ekonomi lintas batas, namun tetap memiliki keterbatasan integrasi akibat perbedaan kebijakan antarnegara.

Sebaliknya, Whoosh melayani koridor Jakarta-Bandung yang menurut Cairns berkembang menjadi kawasan mega-perkotaan terintegrasi. Dia menyebut wilayah metropolitan Jakarta menampung lebih dari 32 juta penduduk, sementara keseluruhan koridor Jakarta-Bandung dihuni sekitar 50 juta orang.

"Jika diperpanjang hingga Surabaya sesuai rencana, koridor ini dapat melayani lebih dari 60 juta orang dalam satu zona pembangunan nasional yang terpadu," paparnya.

3. Dampak alih teknologi

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menghadirkan layanan pelanggan Whoosh atau contact center melalui panggilan WhatsApp. (dok. KCIC)

Menurut Cairns, pembangunan Whoosh tidak hanya berdampak pada kapasitas transportasi, tetapi juga peningkatan kemampuan teknis nasional. Dia menyampaikan sekitar 45 ribu teknisi lokal telah mendapatkan pelatihan teknologi kereta cepat.

"Insinyur Indonesia kini mengoperasikan kereta dengan kecepatan 350 km/jam, kecepatan yang menempatkan negara ini dalam klub elite global bersama China, Jepang, Prancis, dan segelintir negara lain," ujar Cairns.

Dia membandingkan kondisi tersebut dengan ETS Malaysia yang menggunakan jalur meter dan memiliki batas kecepatan sekitar 160 km per jam. Cairns menilai sistem tersebut sesuai kebutuhan Malaysia, namun tidak membuka jalur peningkatan menuju kereta cepat tanpa perubahan sistem secara menyeluruh.

4. Tantangan utang dan implementasi

Presiden Prabowo Subianto naik Whoosh ke Bandung, Rabu (6/8/2025) (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Cairns mengakui Whoosh menghadapi tantangan keuangan, termasuk pendapatan operasional yang belum menutup kewajiban utang dan biaya lain. Dia menyebut pemerintah Indonesia tengah melakukan negosiasi restrukturisasi dengan kreditur.

Meski demikian, dia menilai perdebatan soal utang sering mengabaikan dampak awal Whoosh terhadap pola perjalanan dan munculnya pengembangan kawasan di sepanjang koridor.

Menurutnya, isu utama ke depan adalah kemampuan Indonesia mengelola integrasi antara transportasi dan pembangunan kota agar manfaatnya dirasakan lebih luas.

"Untuk jalur sepanjang 143 kilometer yang hanya melayani Jakarta-Bandung, beban utang saja bisa menjadi tantangan serius," kata dia.

5. Ujian pengelolaan megaproyek

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memberikan diskon tiket Whoosh 20 hingga 50 persen di KAI Expo 2025. (dok. KCIC)

Cairns juga menyinggung tantangan kelembagaan yang muncul selama pembangunan Whoosh, seperti keterlambatan pembebasan lahan dan lemahnya koordinasi antarkementerian yang berkontribusi pada kenaikan biaya proyek.

Dia memandang kondisi tersebut sebagai bagian dari proses pembelajaran Indonesia dalam mengelola proyek infrastruktur berskala besar.

Dia menegaskan peran desain perkotaan menjadi penting untuk menghubungkan infrastruktur transportasi dengan tata guna lahan, perumahan, dan akses publik. Menurutnya, tanpa integrasi tersebut, pembangunan kereta cepat berisiko hanya menguntungkan kelompok tertentu.

"Dapatkah institusi Indonesia belajar dari biaya dan kesalahan ini? Apakah Whoosh pada akhirnya membentuk pembangunan perkotaan yang melayani kemakmuran luas, atau justru mendorong spekulasi properti dan ketimpangan?" kata Cairns.

Editorial Team