Mendag Ingatkan Peternak Jaga Kestabilan Harga Ayam

Mendag berharap anggota GPPU melaksanakan kebijakan pengaturan populasi (cutting produksi) dengan penuh kejujuran dan sungguh-sungguh apabila diinstruksikan oleh kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

"Kemendag akan mengevaluasi permohonan Persetujuan Impor anggota GPPU apabila tidak memegang teguh komitmen untuk menjaga dan menciptakan iklim usaha perunggasan yang kondusif," tuturnya.

Pertemuan antara Zulhas dan GPPU dilatarbelakangi harga ayam ras di tingkat peternak yang sangat tidak stabil dan sering berada di bawah harga pokok produksi (HPP). Harga ayam di pasar Rp32 ribu per kilogram (kg), seharusnya Rp35 ribu per kg.

"Hal ini disinyalir dikarenakan tidak seimbangnya supply-demand, surplus pasokan yang berlebih, sekitar 1 miliar ekor atau setara 1 juta ton dalam setahun," ungkapnya.

Dijelaskannya, surplus yang ada belum dapat diakomodir dengan sarana dan prasarana pasca panen yang memadai, seperti Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan cold storage yang tidak mencukupi. Saat ini, seluruh perusahaan integrator hanya memiliki cold storage dengan kapasitas sekitar 30 ribu ton, serta RPHU sekitar 1 juta ekor per hari.

"Produksi dan pasokan pada tahun berjalan sebagian besar merupakan dampak dari importasi Grand Parent Stock (GPS/indukan kakek-nenek) pada 2 tahun sebelumnya, di mana alokasi importasi ditetapkan oleh Kementan melalui rekomendasi teknis (sebagian besar importir merupakan anggota GPPU)," ujar Zulhas.

Pada kesempatannya, Ketua 4 GPPU Asrokh Nawawi menyebutkan bahwa Zulhas akan mengizinkan BUMN dan UMKM mengimpor Grand Parent Stock ayam sebanyak 20 persen dari total kuota.

"Kebijakan baru dari Kementerian Perdagangan ini minta bahwa, memutuskan ada 20 persen kuota GPS akan dialokasikan untuk BUMN dan UMKM yang mampu," terangnya.

BUMN dan UMKM yang bisa mengimpor GPS ayam merupakan yang dinilai mampu, baik dari segi tata kelola hingga keuangan. Dia berpendapat bahwa kebijakan tersebut bisa membuat pemerataan sehingga konsumsi daging ayam per kapita per tahun bisa meningkat.

"Kebijakan baru Menteri Perdagangan supaya ada pemerataan, memberi kesempatan BUMN dan UMKM 20 persen supaya lebih merata sehingga kebutuhan konsumsi per kapita bisa tercapai, atau harusnya kan naik karena konsumsi baru 11,6 kg per kapita per tahun," tambah Asrokh.