Menguji Daya Tahan RI Hadapi Krisis Minyak Dunia

Konflik di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari 2026. Serangan itu disebut sebagai operasi militer besar dan dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran serta sejumlah pejabat militernya.

"Bagi banyak orang Indonesia, konflik ini mungkin terasa jauh. Namun jika melihat data dan struktur ekonomi kita, dampaknya justru bisa sangat dekat, bahkan bisa terasa langsung di dapur rumah tangga," tulis Institute for Essential Services Reform (IESR) dikutip IDN Times.

Hal tersebut terutama karena struktur energi Indonesia masih bergantung pada impor. Saat ini konsumsi minyak Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 860 ribu barel. Artinya hampir separuh kebutuhan minyak nasional masih harus dipenuhi dari impor.

Selama ini Arab Saudi menjadi pemasok terbesar minyak mentah Indonesia dengan porsi sekitar 38 persen atau lebih dari 1,2 miliar dolar AS per tahun. Sumber impor lainnya berasal dari Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait.

Ketergantungan juga terlihat pada LPG. Sekitar setengah kebutuhan LPG Indonesia berasal dari Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait, sementara sisanya dipasok dari Amerika Serikat. Komoditas ini sangat krusial karena digunakan oleh lebih dari 70 juta rumah tangga, terutama melalui tabung LPG 3 kilogram bersubsidi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor minyak dan gas Indonesia pada 2024 mencapai 36,28 miliar dolar AS, dengan LPG menjadi salah satu komponen terbesar. Ketika harga energi global naik akibat konflik, tekanan langsung dirasakan melalui kenaikan biaya impor, beban subsidi energi, hingga neraca perdagangan.

Selain itu, jalur distribusi energi global juga menghadapi risiko gangguan. Sebagian besar pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah menuju Asia harus melewati Selat Hormuz, jalur laut sempit dengan lebar sekitar 21 mil yang kini menjadi pusat ketegangan geopolitik.

IESR menilai gangguan di jalur tersebut dapat berdampak besar pada pasar energi global. Sebagai gambaran, serangan udara Israel ke Teheran pada Juni 2025 sempat mendorong harga minyak Brent melonjak 13 persen dalam hitungan jam.

"Bagi Indonesia, harga minyak USD 100 bukan sekadar angka di berita. Setiap kenaikan USD 1 per barel berpotensi memperlebar defisit anggaran hingga sekitar Rp6,8 triliun. Jika harga benar-benar menyentuh 100 dolar AS, beban subsidi bisa melonjak drastis dan mengancam stabilitas pasokan LPG 3 kg," tulis IESR.

Lembaga riset energi ReforMiner Institute menilai perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat berpotensi memberi tekanan besar terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Tekanan tersebut terutama muncul melalui kenaikan harga energi, khususnya minyak. Sejak Indonesia berstatus sebagai net oil importer, kenaikan harga minyak dinilai lebih banyak menimbulkan beban fiskal dibandingkan memberikan tambahan penerimaan bagi negara.

Berdasarkan sensitivitas APBN 2026, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 1 dolar AS per barel selama satu tahun anggaran diperkirakan menambah defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun.

Kenaikan harga tersebut memang meningkatkan penerimaan negara dari sektor hulu migas sekitar Rp3,5 triliun. Namun pada saat yang sama, belanja negara diperkirakan meningkat hingga Rp10,3 triliun, terutama karena tambahan subsidi dan kompensasi energi.

Dengan asumsi ICP dalam APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel, ReforMiner memperkirakan tambahan defisit dapat mencapai sekitar Rp136 triliun jika harga minyak rata-rata berada di kisaran 90 dolar AS. Sementara jika harga mencapai 100 dolar AS per barel, tambahan defisit berpotensi naik hingga sekitar Rp204 triliun.

"Maka tambahan defisit APBN 2026 selama satu tahun anggaran yang diakibatkan dari kenaikan harga minyak masing-masing adalah sekitar Rp136 triliun dan Rp204 triliun," demikian riset energi ReforMiner Institute.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai kenaikan harga minyak akibat konflik Iran perlu dipahami sebagai risiko fiskal yang nyata, bukan sekadar gejolak pasar sementara.

Menurutnya, asumsi harga minyak dalam RAPBN 2026 berada di kisaran 60-80 dolar AS per barel, dengan banyak analisis fiskal menggunakan angka 70 dolar AS sebagai titik acuan. Ketika harga bergerak di atas level tersebut, tekanan terhadap APBN langsung muncul melalui peningkatan subsidi dan kompensasi energi.

Dia menjelaskan setiap kenaikan harga minyak 1 dolar AS per barel berpotensi menambah belanja negara sekitar Rp10,3 triliun. Penerimaan migas memang meningkat sekitar Rp3,6 triliun, namun beban bersih bagi APBN tetap berada di kisaran Rp6,7 triliun.

Syafruddin menilai dampaknya tidak berhenti pada fiskal. Harga minyak yang tinggi juga dapat mendorong pelemahan kurs, peningkatan biaya logistik, tarif listrik, hingga harga pangan.

"Indonesia sebagai importir bersih produk minyak akan menanggung efek itu lebih cepat dibanding negara eksportir energi. Karena itu, perang yang durasinya tidak pasti dapat mengubah risiko subsidi menjadi risiko makro yang jauh lebih luas," kata Syafruddin dalam keterangan tertulis.

Dia menilai penggunaan APBN sebagai penyangga untuk menahan harga energi domestik masih dapat dilakukan pada fase awal guncangan. Namun kebijakan tersebut harus bersifat sementara dan selektif agar tidak mengorbankan belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur dasar.

Dalam jangka lebih panjang, dia menilai pemerintah perlu memperbaiki target subsidi agar lebih tepat sasaran serta mempercepat reformasi sektor energi, termasuk efisiensi konsumsi BBM, peningkatan produksi domestik, diversifikasi pasokan, dan percepatan transisi energi.

"Negara perlu meredam guncangan jangka pendek tanpa kehilangan disiplin jangka panjang. Itulah sikap yang paling masuk akal: tenang, terukur, melindungi yang lemah, dan tidak menunda pembenahan yang sudah terlalu lama," paparnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi dampak konflik global terhadap harga energi.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Luhut memaparkan skenario pertama yakni eskalasi konflik yang diprediksi bisa memicu harga minyak dunia melonjak ke angka 110 hingga 150 dolar AS per barel.

Hal itu dapat terjadi jika Iran melakukan serangan langsung terhadap aset AS di Teluk dan aksi penutupan Selat Hormuz selama lebih dari tujuh hari yang memicu lonjakan signifikan pada premi asuransi serta biaya pengapalan.

Situasi tersebut dapat diperparah oleh serangan besar dari kelompok proksi serta kegagalan total dewan transisi yang mengakibatkan instabilitas internal dan memicu respons keras.

"Karena mereka berharap akan terjadi transisi di Iran, tapi kalau itu sampai gagal terus Pak, ya itu juga ndak mudah untuk mengatasinya," kata Luhut dalam paparannya, Jumat (13/3/2026).

Skenario kedua adalah kondisi prolong atau konflik berkepanjangan dengan estimasi harga minyak di kisaran 80 hingga 110 dolar AS per barel. Kondisi itu ditandai dengan akses Selat Hormuz yang terbatas akibat ancaman berulang serta berlanjutnya serangan presisi dalam skala kecil.

Di sisi lain, proses negosiasi berjalan lambat dan diiringi pengetatan sanksi, sementara Iran mulai memulihkan sebagian kapasitas rudal serta pesawat nirawaknya.

​Sebaliknya, skenario deeskalasi memproyeksikan harga minyak turun ke level 65 hingga 80 dolar AS per barel berkat adanya gencatan senjata yang dimediasi pihak internasional.

Pada tahap tersebut, jalur perdagangan di Selat Hormuz dipastikan tidak mengalami gangguan sehingga produksi dan ekspor minyak Iran kembali berjalan normal. Selain itu, stabilitas dewan transisi memungkinkan terjadinya suksesi kepemimpinan yang lebih terkendali.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai lonjakan harga minyak di atas 100 dolar AS per barel tidak otomatis membuat ekonomi Indonesia terpuruk.

Dalam sidang kabinet yang sama, dia menjelaskan pengalaman sebelumnya menunjukkan ekonomi nasional masih mampu bertahan ketika harga minyak dunia meningkat tajam.

"Ketika harga minyak mulai tinggi ke atas 100 dolar AS, banyak yang bilang ekonomi Indonesia akan hancur morat-marit enggak jelas gitu. Padahal pengalaman kita selama ini enggak demikian," katanya pada Jumat (13/3/2026).

Dia mencontohkan periode 2007-2008 ketika harga minyak melonjak sangat tinggi, namun ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh sekitar 4,6 persen berkat kebijakan fiskal dan moneter yang tepat.

Menurutnya situasi serupa juga terjadi pada 2011 ketika harga minyak berada di kisaran 110-120 dolar AS per barel, tetapi perekonomian nasional tetap mencatat pertumbuhan positif.

Purbaya menilai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki instrumen kebijakan yang cukup untuk mengendalikan dampak gejolak harga minyak terhadap perekonomian domestik.

"Walaupun harga minyak gonjang-ganjing, kita punya cara atau punya pengalaman untuk mengendalikan dampaknya ke perekonomian," kata Purbaya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah terus mengamankan pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian global.

"Dengan kondisi sekarang, yang di Middle East kita pecah lagi untuk kita ambil kontrak jangka panjang dengan Amerika dan beberapa negara lain," kata Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Dia menjelaskan sekitar 70-75 persen impor LPG Indonesia saat ini berasal dari Amerika Serikat, sementara sekitar 20 persen dari kawasan Timur Tengah dan sisanya dari negara lain seperti Australia.

Untuk mengantisipasi risiko gangguan pasokan dari Timur Tengah, pemerintah mulai memperluas kontrak jangka panjang dengan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Australia. Dalam waktu dekat, beberapa kargo LPG dari Australia juga dijadwalkan masuk ke Indonesia.

Bahlil juga menjelaskan impor energi dari Timur Tengah sebagian besar berupa minyak mentah, bukan produk BBM jadi. Sementara kebutuhan bensin Indonesia lebih banyak dipasok dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Dia menambahkan penyelesaian proyek kilang RDMP Balikpapan dinilai membantu menekan kebutuhan impor BBM, sehingga ketergantungan terhadap pasokan luar negeri bisa berkurang. Meski demikian, dia mengakui pasar energi global saat ini bergerak tidak normal karena tingginya permintaan dan terbatasnya pasokan.

"Jadi kami laporkan Bapak untuk menyangkut dengan BBM, baik crude, LPG maupun minyak jadi, untuk menjelang Hari Raya dan ke depan insya Allah bisa kita atasi dengan komunikasi yang baik. Itu menyangkut dengan BBM," kata dia.