Menkeu Mau Naikkan PPnBM Mobil Hybrid Demi Investor Mobil Listrik

15 Mar 2021, 20:05 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan dua skema revisi tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap battery electric vehicle (BEV) atau mobil listrik dan plug-in full hybrid (PHEV) alias mobil hybrid.

Jika jadi diterapkan, revisi tarif yang selama ini diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 tahun 2019 itu, akan membuat tarif pajak mobil hybrid lebih tinggi ketimbang mobil listrik. Hal ini ditawarkan kepada investor mobil listrik demi nilai kompetitif.

Skema pertama, tarif PPnBM untuk BEV tetap 0 persen. Sedangkan PHEV yang tadinya tarif PPnBM-nya 0 persen berubah menjadi 5 persen. Sementara full-hybrid dari yang tarif PPnBM-nya sebesar 2 persen, 5 persen dan 8 persen akan berubah menjadi 6 persen, 7 persen, dan 8 persen.

Adapun untuk skema kedua, tarif PPnBM untuk BEV masih tetap 0 persen, sedangkan tarif PPnBM PHEV dari 5 persen berubah menjadi 8 persen dan full-hybrid progresif menjadi 10 persen, 11 persen, dan 12 persen dari sebelumnya di skema satu 6 persen, 7 persen, dan 8 persen.

"Skema satu hanya akan kita jalankan dan bahkan menjadi skema dua yang perbedaannya makin besar asal mereka (investor) tidak cuma bilang 'akan investasi', tetapi betul-betul investasi dan dengan nilai investasi yang threshold-nya Rp5 triliun dan berproduksi komersial," terang Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan Komisi XI DPR RI, Senin (15/3/2021).

1. Threshold Rp5 triliun

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Investor dengan nilai investasi paling minim Rp5 triliun menjadi syarat yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan tarif PPnBM dengan presentase lebih tinggi. Beberapa anggota Komisi XI DPR RI kemudian mempertanyakan apakah skema dua dalam usulan perubahan tarif PPnBM bisa direalisasikan dengan batasan Rp5 triliun tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani pun optimistis batasan investasi sebesar itu bisa tercapai mengingat sudah sesuai dengan perkiraan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perindustrian.

"Threshold Rp5 triliun tadi batasan investasi yang dianggap signifikan, yang merupakan usulan dari BKPM dan Kementerian Perindustrian serta ini konsisten dengan kebijakan tax holiday kita dengan threshold Rp5 triliun ke atas," jelas dia.

2. Investasi baterai mobil listrik yang masuk ke Indonesia, lebih dari Rp5 triliun

IDN Times/Istimewa

Keyakinan Sri Mulyani itu juga diperkuat adanya potensi investasi yang tengah dijajaki dengan beberapa perusahaan berstatus pemain pengalaman dalam industri baterai mobil listrik.

"Jadi ini disebutkan kalau LG rencana investasi untuk industri baterai terintegrasi 9,8 miliar dolar AS, CATL industri baterai terintegrasi 5,2 miliar dolar AS, untuk BASF industri prekursor dan katoda, Tesla ekosistem industri mobil listrik. Jadi, dalam hal ini kami menyampaikan berdasarkan koordinasi antar kementerian bahwa threshold Rp5 triliun itu akan sangat mudah dilewati," ungkapnya.

3. Revisi tarif untuk menarik minat investor

Foto hanya ilustrasi (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Sebelumnya diberitakan, usulan Sri Mulyani untuk adanya revisi terhadap tarif PPnBM mobil listrik merupakan buah koordinasinya dengan beberapa lembaga dan kementerian sebagai strategi pembangunan industri otomotif berbasis baterai.

"Berdasarkan minat dari investor yang akan menginvestasikan bagi kendaraan EV di Indonesia, maka pemerintah mengajukan perubahan, yang sebetulnya perubahannya tidak cukup besar dari tarif existing," ucap dia.