Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, ada sekitar 40 perusahaan baja asal China tidak memenuhi kewajiban pajaknya, khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Semua perusahaan yang terindikasi pengemplangan pajaknya ini berasal dari China, bukan campuran dari negara lain," jelas Purbaya saat ditemui usai acara program Semangat Awal Tahun 2026 by IDN Times, Rabu (14/1/2026).
Purbaya menambahkan, dari puluhan perusahaan yang terdeteksi, dua di antaranya yang terbilang besar akan segera dilakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan adanya pelanggaran yang terjadi.
"Ada 40 perusahaan baja yang terdeteksi, dua yang terbesar akan kita sidak dalam waktu dekat," paparnya.
Meski demikian, Purbaya tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam praktik penghindaran pajak tersebut, termasuk dari dalam negeri.
Ia memastikan akan terus mendalami keterlibatan oknum lain, dalam praktik penghindaran pajak tersebut.
"Ada yang dari China, ada juga yang dari Indonesia. Itu yang masih saya selidiki. Kalau perusahaan besar, biasanya sudah bisa ketahuan, artinya mungkin ada orang Indonesia yang terlibat. Nanti kita lihat perkembangannya," ujar Purbaya.
Sebelumnya, Purbaya juga mengungkapkan, praktik penghindaran pajak dan kepabeanan masih marak, yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar.
Beberapa modus yang banyak ditemukan antara lain under invoicing dan kegiatan industri yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan.
Ia mencontohkan industri baja, kelapa sawit, dan bahan bangunan disebut sebagai industri atau sektor yang selama ini luput dari pengawasan, termasuk yang dijalankan oleh perusahaan asing.
"Banyak industri liar yang tidak kena pajak, misalnya di sektor baja dan bahan bangunan. Pengusahanya dari China, memiliki perusahaan di Indonesia, orang China semua, bahkan mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka menjual langsung ke klien, dengan pembayaran cash-based, dan tidak membayar PPN. Saya sangat dirugikan oleh hal ini," ungkap Purbaya, setelah konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (8/1/2026).