Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Triyan)

Intinya sih...

  • Indonesia berpeluang menikmati fase ekspansi ekonomi hingga 2033, dengan periode ekspansi bisa diperpanjang hingga 10 tahun.

  • Pemerintah tetap akan mengantisipasi risiko overheating apabila laju pertumbuhan terlalu tinggi, dan menjaga defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB.

  • Strategi pemerintah adalah menggabungkan dua mesin pertumbuhan, yakni belanja pemerintah dan ekspansi sektor swasta untuk memacu pertumbuhan ekonomi optimal tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan, Indonesia berpeluang menikmati fase ekspansi ekonomi hingga 2033, seiring dimulainya siklus pertumbuhan baru pascapandemi Covid-19.

Menurut Purbaya, secara historis siklus bisnis ekonomi Indonesia rata-rata berlangsung sekitar tujuh tahun dalam fase ekspansi. Namun, dengan pengelolaan kebijakan yang tepat, periode tersebut bisa diperpanjang hingga 10 tahun.

"Siklus bisnis perekonomian Indonesia hanya sekitar 7 tahun ekspansi. Tapi kalau kita (kebijakannya tepat) ekspansinya bisa 10 tahun," tegasnya dalam Konferensi Pers Indonesia Outlook Economy, Jumat (13/2/2026).

Purbaya menilai, Indonesia telah memasuki fase siklus ekspansi ekonomi baru sejak 2023, pascapandemi Covid-19. Jika pola siklus bisnis berjalan normal, periode ekspansi tersebut diperkirakan bisa berlangsung hingga 2030, bahkan berpeluang diperpanjang sampai 2033.

"Sekarang ekspansinya seperti apa itu seperti takdir, itu bola kristal yang biasanya akurat ya biasanya mau tumbuhnya berapa nanti kita pikirkan ke depan," tegasnya.

Ia menegaskan, fase ekspansi tersebut bukan berarti pertumbuhan dibiarkan tanpa kendali. Pemerintah tetap akan mengantisipasi risiko overheating apabila laju pertumbuhan terlalu tinggi, misalnya menembus 7 persen.

“Nanti kalau sudah 7 persen tentu ada strategi untuk mengubah struktur perekonomian. Sekarang belum dijalankan sekarang (kami) mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal," tegasnya.

Terkait wacana perubahan batas defisit anggaran, Purbaya memastikan pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tetap bisa dioptimalkan tanpa harus melanggar disiplin fiskal.

Ia mencontohkan pengalaman pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika pertumbuhan ekonomi mampu menembus sekitar 6 persen, dengan rasio utang yang justru turun signifikan. Kondisi tersebut terjadi karena sektor swasta menjadi motor utama pertumbuhan.

“Kalau sektor swasta bergerak kuat, utang bisa tetap terkendali, bahkan turun, sementara ekonomi tumbuh lebih cepat,” ujarnya.

Ke depan, strategi pemerintah adalah menggabungkan dua mesin pertumbuhan, yakni belanja pemerintah dan ekspansi sektor swasta. Dengan kombinasi tersebut, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat dipacu optimal tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.

Editorial Team