Menkeu Sri Mulyani Ingatkan Perusahaan Teknologi AS Supaya Bayar Pajak

Sri Mulyani berada di AS selama 12 tahun dengan mengemban tanggung jawab yang berbeda. Ia menempuh program pasca sarjana hingga doktor di Universitas Illinois Urbana-Champaign pada 1988-1992. Semua itu ia selesaikan dengan program beasiswa.

Kemudian, perempuan yang akrab disapa Ani itu kembali ke sana untuk bertugas sebagai Executive Director di badan keuangan International Monetary Fund (IMF) dan diberi amanah baru ketika dipercaya menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ani menyebut Negeri Paman Sam ketika itu kondisinya berbeda. Untuk isu pengamanan tidak seketat saat ini. 

Ia mengenang ketika merayakan 4th of July, Ani kerap melihat kembang api di udara dan memanggang daging alias barbekyu. 

"Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Dubes, di sini (Indonesia) tidak ada kembang api, karena apabila ada, maka seluruh area Menteng akan terbakar," tutur Ani yang diikuti tawa oleh para hadirin. 

Pengalaman tinggal di Negeri Paman Sam selama lebih dari satu dekade seolah mengajarkan Ani bahwa publik AS bisa diberikan lelucon dan menertawakan diri mereka sendiri tanpa merasa tersinggung. 

Ada satu poin penting yang digaris bawahi oleh Ani dalam perayaan kemerdekaan ke-243 AS pekan lalu, yaitu betapa hubungan bilateral kedua negara sudah mengalami peningkatan yang signifikan. 

"Dari yang semula kerja sama sebagai negara penerima bantuan keuangan dari para donor menjadi negara mitra strategis. Hingga saat ini, AS tetap menjadi negara mitra strategis Indonesia," kata Ani. 

Dilihat dari neraca perdagangan, Ani menyitir data, kedua negara menikmati keuntungan ekonomi. Di tahun 2018, ada transaksi perdagangan di antara kedua negara mencapai US$28,6 miliar. 

"Perdagangan di antara kedua negara terus tumbuh dalam nilai yang stabil. Kami juga menyadari bahwa Menteri Perdagangan berniat untuk meningkatkan nilai perdagangan hingga dua kali lipat menjadi US$50 miliar di tahun 2023. Jadi, saya yakin ini akan menguntungkan kedua negara," tutur dia lagi. 

Ia berharap gambaran transaksi perdagangan itu akan menjadi cermin mengenai hubungan ekonomi kedua negara yang dapat membuat rakyatnya sejahtera. 

Di bagian akhir pidatonya, Menkeu Sri Mulyani sempat menyinggung soal dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang hingga kini belum berakhir. Ia mengatakan sesuai prediksi beberapa lembaga seperti IMF, Bank Dunia dan OECD, dampak dari perang dagang bisa mengakibatkan situasi yang tak pasti bagi dunia.

"Pasokan akan dikurangi, produksi akan ditunda kemudian harga akan melambung. Dalam situasi semacam ini, Indonesia bisa memberikan materi pengganti yang hilang dari pasar AS," kata dia memberikan solusi. 

Layaknya seorang ahli pemasaran, Ani mempromosikan bahwa produk manufaktur Indonesia tidak kalah dari produk serupa dari Tiongkok. Kualitasnya disebut Ani lebih baik dan harganya bersaing.

"Sekarang, saya sudah berubah menjadi seorang ahli pemasaran," kata Ani yang lagi-lagi disambut tawa para hadirin. 

Indonesia pun, kata Ani siap untuk menjadi negara tujuan berinvestasi. Indonesia, Ani menjelaskan bisa menjadi lokasi yang ideal bagi perusahaan AS mana pun yang ingin memindahkan lokasi usahanya. 

Tak lupa di hadapan para tamu pengusaha, diplomat asing, media, para pegiat LSM, dan pejabat publik, Menkeu Sri Mulyani memuji kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Ani menyebut tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia kini semakin meningkat. 

"Dari semula di tahun 2015 Indonesia berada di peringkat 125 menjadi peringkat 73 di tahun 2018. Itu semua berkat kepemimpinan Presiden Jokowi." kata Ani yang disambut tepuk tangan hadirin. 

Ani pun tak lupa sempat melempar candaan ke Dubes Donovan agar segera mengirimkan bunga ke Istana Merdeka, sebagai bentuk apresiasi dan ucapan selamat karena Jokowi kembali terpilih sebagai Presiden.

Ani turut menyebut peringkat utang Indonesia turut mengalami kenaikan, dari yang semula BBB- menjadi BBB. Itu semua, kata dia, menunjukkan kerja keras pemerintah untuk menyiapkan dasar bagi reformasi di bidang keuangan. 

"Kami akan membuat Indonesia menjadi negara dengan iklim investasi terbaik di dunia yang akan meningkatkan kesejahtera bagi rakyat Indonesia dan semua," katanya lagi. 

Untuk memastikan agar tak ada lagi celah bagi perusahaan asing mengemplang pajak, maka Menkeu Sri Mulyani membuat aturan baru. Ani meminta orang atau perusahaan asing yang menjalankan usahanya di Indonesia ditetapkan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

Aturan itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap yang diteken 1 April 2019 lalu. Melalui beleid ini, orang pribadi asing atau perusahaan asing harus mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu sebulan setelah mereka beroperasi di Indonesia. 

Ini berlaku bagi orang atau perusahaan asing yang melakukan kegiatan sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Namun, apabila orang atau badan asing yang berusaha di Indonesia tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka DJP berhak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.

"Dalam hal orang pribadi asing atau badan asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap tidak melaksanakan kewajiban, direktur jenderal pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan," ujar Ani dalam beleid tersebut.