Menlu Retno Dorong Pengusaha AS Berinvestasi di Pulau Natuna

Tawaran agar Negeri Paman Sam berinvestasi di Pulau Natuna, merupakan respons dari organisasi International Development Finance Corporation (IDFC) yang disampaikan pada Januari 2020 lalu. Organisasi itu dibangun pada 2019 lalu untuk mendanai pembangunan proyek di negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah. 

CEO IDFC Adam Boehler sempat bertemu dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada Januari lalu. Boehler mengaku berminat untuk menanamkan investasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau yang berlokasi tidak jauh dari Laut Tiongkok Selatan. Sementara, Kemenko Kemaritiman dan Marves menyebut investasi di pulau-pulau terluar dibutuhkan sekaligus untuk meningkatkan keamanan sekaligus melindungi kedaulatan area tersebut. 

Analisis serupa disampaikan oleh pengajar program hubungan internasional di Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah. Ia menilai dengan masuknya investasi dari Negeri Paman Sam, maka sekaligus mengirimkan pesan ke Tiongkok bahwa mereka tak bisa lagi sembarangan memasuki wilayah ZEE perairan Natuna. 

"AS bisa ditawari investasi di bidang perhubungan maritim melalui kapal-kapal pesiar atau di bidang penangkapan ikan. Dengan begitu, Tiongkok sadar bahwa gerak-geriknya diawasi," ungkap Reza melalui pesan pendek kepada IDN Times pada hari ini. 

Menanggapi dorongan agar pengusaha dan calon investor AS lebih banyak membenamkan dananya di Indonesia, Menlu Pompeo mengaku akan berusaha semampunya. Tetapi, ia juga meminta agar Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi di bidang birokrasi dan hukum. 

"Sektor swasta dan pemerintah AS berharap agar Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk memotong tali birokrasi, pungli, dan korupsi. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan transparansi," ungkap Menlu Pompeo ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemlu. 

Di sisi lain, tim Kemlu sempat menyinggung mengenai pengesahan Omnibus Law yang selalu diklaim bisa meringkas beragam perizinan dan mengurangi celah praktik korupsi. Meskipun aktivitas antikorupsi membantah persepsi itu. 

Dalam pertemuan dengan Menlu Pompeo, Menlu Retno sempat menyinggung mengenai fasilitas Generalize System of Preference (GSP). Itu merupakan fasilitas yang diberikan oleh Negeri Paman Sam kepada negara berkembang yakni bea masuk rendah untuk setiap produk yang diekspor ke sana. 

Namun, fasilitas itu terancam bisa dicabut oleh Pemerintah AS lantaran United States Trade Representative (USTR) per 10 Februari 2020 lalu telah mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang. 

"Saya menggaris bawahi kembali pentingnya fasilitas GSP yang tidak saja akan memberikan keuntungan bagi bagi Indonesia tetapi juga bisnis AS," kata Retno. 

Menurut informasi yang diperoleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, fasilitas GSP tidak akan dicabut meski Indonesia dianggap bukan lagi negara berkembang. 

“Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta telah memberikan klarifikasi yang menegaskan bahwa notice USTR yang baru tersebut tidak berpengaruh terhadap pemberian fasilitas GSP Indonesia,” ujar Susiwijono, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, dalam keterangan tertulis pada 25 Februari 2020 lalu.