Menteri Investasi Akui UMKM Belum Dapat Perhatian Penuh dari Negara

Penyaluran kredit kepada UMKM sedikit lantaran kebanyakan dari mereka masih informal karena tidak memiliki Nomor Induk Berusaha. Jika sudah mempunyai NIB, pelaku UMKM bisa mendapatkan pinjaman dari bank.

"Kenapa UMKM tidak mendapat kredit yang layak? UMKM kita dari 64 juta yang formal itu tidak lebih dari 50 persen, selebihnya informal karena tidak punya izin. Nah, kalau tidak punya izin maka tidak mungkin perbankan menyalurkan kredit, itu soalnya," ujar Bahlil.

Pemerintah kini telah memiliki sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Itu akan memudahkan UMKM mendapatkan izin.

"Makanya sekarang tanggung jawab kita adalah membuat izin gratis untuk UMKM lewat OSS agar mendapat fasilitas pendanaan dari perbankan," katanya.

Padahal, lanjut Bahlil, ketika Indonesia mengalami krisis pada 1998 yang menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional adalah UMKM, bukan pengusaha-pengusaha kakap. 

Dia menceritakan bahwa saat itu Indonesia mengalami defisit sekitar 13 persen, inflasi 88 persen, dan cadangan devisa Indonesia sisa 17 miliar dolar AS. Di saat itu pengusaha-pengusaha besar sebagian meninggalkan Indonesia, dan ada yang mempailitkan diri.

"Tetapi UMKM berdiri kokoh di Republik untuk mempertahankan ekonomi nasional kita. Tapi jujur saya ingin mengatakan bahwa negara belum hadir secara maksimal untuk mengurus UMKM ini," papar dia.

Pemerintah kini mempercepat penerbitan NIB kepada pelaku UMKM agar mereka bisa mendapatkan pinjaman di bank. Mereka bisa memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya disubsidi melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jadi bunga KUR saat ini hanya 3 persen per tahun.

"Bapak Presiden telah membuat program untuk KUR Rp370 triliun di tahun 2022, bunganya cuma 3 persen. (Dana KUR) Rp370 triliun itu untuk bapak/ibu UMKM yang betul-betul mau usaha, bukan untuk kredit kepada dunia pengusaha yang besar, bukan itu," tambah Bahlil.