Minta PMN Rp44 Triliun ke DPR, Erick Thohir: 90 Persen Penugasan

10 Jul 2024, 21:12 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Menteri BUMN, Erick Thohir. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Intinya sih...

Erick Thohir meminta PMN kepada DPR sebesar lebih dari Rp40 triliun untuk tahun anggaran 2025.
90 persen PMN didominasi untuk penugasan yang dilakukan oleh BUMN, dengan alokasi terbesar untuk Hutama Karya senilai Rp13,9 triliun.
Daftar lengkap 16 BUMN yang mengajukan PMN di 2025 dan tujuannya, termasuk PLN untuk program listrik desa dan PELNI untuk pengadaan kapal baru.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir meminta penyertaan modal negara (PMN) kepada DPR sebesar lebih dari Rp40 triliun untuk tahun anggaran 2025. Hal itu disampaikan oleh Erick dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu (10/7/2024) malam.

"Tentu kita bisa paparkan angka detil keseluruhan, yaitu PMN yang dibutuhkan untuk 2025 sebesar Rp44 triliun di mana di situ ada penjabaran untuk Hutama Karya, lalu ada Asabri, PLN, ada IFG, Pelni, Biofarma, Adhi, Wika," kata Erick.

1. PMN didominasi untuk penugasan

Menteri BUMN, Erick Thohir. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Erick menambahkan, permintaan atas PMN tahun depan didominasi untuk penugasan yang dilakukan oleh BUMN.

"Mayoritas kurang lebih 90 persen PMN ini memang penugasan yang tidak lain ada sebagian 7 persen seperti restrukturasi, 4 persen pengembangan usaha," kata dia.

2. Hutama Karya ajukan PMN terbesar pada 2025

Tol Binjai-Stabat (YouTube/Hutama Karya)

Adapun pengajuan PMN terbesar adalah untuk PT Hutama Karya (Persero) atau HK senilai Rp13,9 triliun. PMN itu dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap II dan III.

Berikut daftar lengkap 16 BUMN yang mengajukan PMN di 2025 dan tujuannya:

Hutama Karya: Rp13,9 triliun untuk melanjutkan pembangunan JTTS tahap II dan II.
ASABRI: Rp3,61 triliun untuk perbaikan permodalan perusahaan.
PLN: Rp3 triliun untuk program listrik desa.
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI): Rp3 triliun untuk penguatan permodalan kredit usaha rakyat (KUR).
PELNI: Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru.
Bio Farma: Rp2,21 triliun untuk fasilitas capex baru.
Adhi Karya: Rp2,1 triliun untuk pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja.
Wijaya Karya: Rp2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan.
Len Industri: Rp2 triliun untuk penyehatan keuangan.
Danareksa: Rp2 triliun untuk pengembangan usaha.
KAI: Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.
ID FOOD: Rp1,62 triliun untuk modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
PT PP: Rp1,56 triliun untuk penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan KIT Subang.
Perum DAMRI: Rp1 triliun untuk pengadaan bus listrik.
Perumnas: Rp1 triliun untuk restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.
INKA: Rp976 miliar untuk pembuatan kereta KRL.

3. Dividen ke negara masih lebih besar dari pengajuan PMN

ilustrasi dividen (IDN Times/Esti Suryani)

Erick mengatakan, meski BUMN masih mengajukan PMN ke pemerintah, namun dia memastikan nilai PMN yang diajukan masih lebih kecil dari dividen yang disetorkan ke kas negara.

“Tentu kumulatifnya tetap antara dividen dengan PMN lebih besar dividennya. Kurang lebih proporsinya 55 persen dibandingkan 45 persen. Jadi ini yang kita ingin usulkan kepada Komisi VI,” tutur Erick.