Misbakhun Pertanyakan Istilah Dana Cadangan PEN Sri Mulyani

09 Nov 2021, 19:47 WIB

Instagram/@dulurcakbakhun

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mempertanyakan istilah dana cadangan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut kala rapat bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/11/2021). Misbakhun menilai bahwa semua pembiayaan PEN haruslah masuk di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya kaget juga di sini ada mekanisme cadangan PEN. Setahu saya PEN ini kan bagian dari APBN. Kemudian kita mention sebagai program PEN karena itu prioritas untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi," ujar Misbakhun dalam rapat tersebut.

1. Misbakhun menyoroti pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari APBN 2021

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Hal lain yang disampaikan Sri Mulyani dalam rapat tersebut adalah perihal penambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp53,1 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun ini. Rinciannya adalah Rp33 triliun untuk PMN yang merupakan dana cadangan PEN dan Rp20,1 triliun untuk pemanfaatan SAL dari APBN 2021.

Misbakhun menilai rencana Sri Mulyani dalam pemanfaatan SAL tersebut berpotensi menyalahi Undang Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Anggota Fraksi Partai Golkar tersebut merujuk pendapat mantan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati soal perencanaan APBN tidak boleh menetapkan besaran SAL.

"UU Keuangan Negara mengatakan begitu. Jadi, kalau kita mengatakan bahwa nanti SAL akan sebesar itu, berarti kita sudah merencanakan akan ada SAL untuk APBN kita," kata Misbakhun.

SAL itu sendiri, sambung Misbakhun, baru ada di APBN pada 31 Desember 2021.

"Kita tidak bisa merencanakan sesuatu yang belum ada barangnya, karena kita merencanakan anggaran lebih pun tidak boleh," ucap dia.

2. Misbakhun juga pertanyakan penggunaan dana cadangan PEN untuk penyuntikan BUMN

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020) (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Dalam rapat tersebut, Misbakhun juga turut menanyakan soal mekanisme keluarnya persetujuan soal penggunaan dana cadangan PEN untuk menyuntik BUMN.

"Apakah kewenangan penuh bendahara negara (Menkeu) tanpa persetujuan dari siapa pun? Apakah cukup dibuktikan bahwa itu terjadi dan kemudian di LKPP dibuktikan dan kemudian diaudit oleh BPK dan disetujui? Apakah cukup seperti itu tanpa persetujuan kita (DPR, red)" tuturnya.

3. Respons Sri Mulyani terhadap Misbakhun

Default Image IDN

Sri Mulyani pun menanggapi pendapat Misbakhun. Dalam penuturannya, mantan Managing Director World Bank tersebut menyatakan pemerintah dan DPR telah sepakat soal dana cadangan program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di APBN 2021.

"PC-PEN bisa dilakukan di belanja maupun pembiayaan. Pembiayaan cadangan bisa dieksekusi menggunakan SAL 2020, waktu itu jumlahnya cukup besar dan itu masuk UU APBN 2021," kata Sri Mulyani.

Dia menambahkan, dalam Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 memungkinkan pemerintah menggunakan dana SAL.

"Maka kita mengunakan optimalisasi dana SAL yang ada untuk kemudian dijadikan sebagai sumber pendanaan PMN," kata Sri Mulyani.