Pemerintah Akui Gandeng Mitra Kartu Prakerja Tidak Lewat Lelang Tender

20 Jun 2020, 14:22 WIB

Ilustrasi Kartu Prakerja (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah mengakui pemilihan provider yang menjadi mitra Kartu Prakerja tidak dilakukan secara lelang tender. Sebab, tidak ada penyelenggaraan barang atau jasa yang dibayarkan oleh pemerintah kepada perusahaan digital yang menjadi mitra.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan proses tersebut tidak melalui lelang karena anggaran program senilai Rp5,6 triliun akan langsung diterima oleh 5,6 juta peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja.

"Karena duitnya di Babun (Bendahara Umum Negara). Uangnya langsung turun kepada peserta, bukan di kementerian/lembaga. Perpres 16/2018," kata Denni dalam webinar virtual, Jumat (19/6).

Meski demikian, menurutnya, program Kartu Prakerja telah melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). "LKPP yang waktu itu kita undang sejak awal penyusunan perpres mengatakan ini bukan lelang pengadaan barang dan jasa dalam Prakerja."

1. Tidak masuk LKPP karena dana diberikan langsung ke peserta

(Ilustrasi tampilan aplikasi kartu prakerja) ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Hal yang disampaikan Denni senada dengan keterangan Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky. Panji mengatakan pemerintah dalam program ini memberikan dana kepada masyarakat yang akan mengikuti pelatihan yang bisa digunakan untuk membayar biaya pelatihan online yang tersedia.

"Sehingga, tidak ada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang disediakan perusahaan-perusahaan, karena kami tidak bayar mereka. Dan mereka tidak memberikan pelatihan atas perintah kami, karena bukan pemerintah yang memilih tetapi masyarakat sendiri," kata Panji dalam video conference, Rabu (23/4).

2. Seluruh mitra Kartu Prakerja juga tidak ditunjuk langsung

(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Meski tidak lewat lelang tender, Panji juga menegaskan pemilihan provider tidak dilakukan melalui penunjukkan langsung, melainkan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Panji juga menjelaskan bahwa masyarakat terdampak COVID-19, khususnya untuk korban PHK membutuhkan percepatan dari program-program bantuan pemerintah.

Project Management Office (PMO) Prakerja telah diarahkan untuk segera bekerja sama dengan platform digital yang sudah siap memberikan jasa marketplace untuk pelatihan sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2020.

Dalam payung hukum itu, disebutkan bahwa jangka waktu kerja sama ini adalah dua tahun, tetapi juga tergantung dari perjanjian kerja sama antara penyedia platfom dengan lembaga pelatihan. Persyaratan bagi lembaga pelatihan untuk ikut dalam program Kartu Prakerja khususnya dalam masa pandemik COVID-19 adalah memiliki program pelatihan yang online, konten digital, memiliki link website, minimal memiliki NIB.

"Di masa awal ini tetap perjanjian kerjasama langsung, bukan ditunjuk. (Ketentuannya) ada di Permenkonya (Permenko Perekonomian No 3 Tahun 2020)," tegasnya.

2. Airlangga bantah pemilihan Kartu Prakerja tidak transparan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab tudingan soal pemilihan vendor pelatihan Kartu Prakerja yang dinilai tak transparan. Ia mengatakan pemerintah telah melakukan kurasi dalam memilih mitra Kartu Prakerja.

"Kita kan pakai kemampuan nasional. Tentu digital yang punya reputasi kita ajak. Kan ada 2.000 mitra, yang penting bisa online. Kedua kalau offline bicara quality dan lain-lain. Kita sudah kurasi dan ditambah karena tidak cocok dengan demografi karena adanya virus corona ini," ujarnya dalam live Ngobrol Seru bareng IDN Times.

Airlangga menambahkan, pemerintah juga tidak mengekang para peserta Kartu Prakerja untuk memilih provider pelatihan.

Adapun vendor-vendor yang dipilih pemerintah yakni tujuh startup termasuk Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan satu lainnya ialah Sisnaker dari Kemenaker.

"Jadi delapan platform itu saling bersaing. Jadi itu pemilihan pada individu ya. Pemerintah tidak mengarahkan," imbuh dia.

3. Syarat menjadi provider mitra Kartu Prakerja

Alokasi anggaran Kartu Prakerja. IDN Times/Rahmat Arief)

Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yulius ada beberapa persyaratan untuk bisa menjadi mitra Kartu Prakerja. Beberapa di antaranya adalah memiliki IT yang memadai.

"Untuk jadi platform ada syaratnya misalnya memiliki cakupan nasional. Memiliki IT yang memadai. Jangan yang abal-abal. Memiliki portal sendiri dan juga memiliki lembaga pelatihan berbasis kompetensi kerja," ungkap dia.

Yulius menambahkan, platform yang memiliki persyaratan tersebut belum tentu bisa dipilih sebagai mitra Kartu Prakerja. "Nanti PMO akan mengklarifikasi, melihat lagi, oh ini ternyata memang sesuai atau tidak," tambahnya.