Model Negosiasi Tarif Ride-Hailing Disorot di Kawasan APAC

Regional Director APAC inDrive, Mark Tolley menyampaikan, dinamika aksi pengemudi di berbagai negara mencerminkan meningkatnya kebutuhan akan transparansi, keadilan, dan keseimbangan dalam ekosistem industri.

Ia menekankan bahwa isu tarif, komisi, dan kesejahteraan pengemudi tidak hanya terjadi di satu pasar, tetapi juga menjadi perhatian di berbagai negara di kawasan APAC.

“Dari perspektif Asia Pasifik, aksi pengemudi yang terjadi di berbagai negara mencerminkan meningkatnya kebutuhan akan transparansi, keadilan, dan keseimbangan dalam ekosistem industri,” ucapnya dalam keterangan, Selasa (19/5/2026).

Ia menjelaskan, meskipun terdapat kesamaan tantangan seperti tekanan biaya operasional dan struktur komisi, setiap negara memiliki konteks berbeda, baik dari sisi regulasi, kondisi ekonomi, maupun tingkat persaingan. Karena itu, pendekatan yang digunakan perlu mempertimbangkan kondisi lokal di masing-masing pasar.

"Faktor lokal seperti regulasi dan kondisi ekonomi disebut memiliki pengaruh dalam membentuk dinamika industri, termasuk dalam penentuan tarif serta keseimbangan antara permintaan dan penawaran," katanya.

Dalam konteks ini, model penentuan harga berbasis negosiasi digunakan sebagai salah satu pendekatan yang memungkinkan pengemudi dan penumpang menyepakati tarif secara langsung sesuai kondisi di lapangan.

“Model penentuan harga berbasis negosiasi memberikan fleksibilitas bagi pengemudi untuk menyesuaikan tarif sesuai kondisi aktual, sekaligus menciptakan transparansi karena harga ditentukan melalui kesepakatan bersama,” ungkap Mark.

Dalam hubungan dengan komunitas pengemudi, inDrive menggunakan berbagai kanal komunikasi, pertemuan rutin, serta inisiatif lokal. Di Indonesia, pendekatan tersebut juga mencakup keberadaan driver lounge di beberapa kota sebagai ruang interaksi dan penyampaian aspirasi.

Dari sisi regulasi, inDrive memandang pemerintah sebagai pihak yang berperan dalam menciptakan ekosistem yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas pengemudi disebut menjadi penting dalam pengembangan kebijakan yang sesuai dengan kondisi industri.

"Secara khusus di Indonesia, diskusi terkait struktur tarif dan komisi disebut sebagai bagian dari perkembangan industri ride-hailing. Transparansi dan struktur komisi dinilai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keseimbangan antara kebutuhan pengemudi dan keterjangkauan bagi pengguna," ucapnya.