Moody’s Ubah Prospek Peringkat Indonesia Jadi Negatif, Rating Tetap

Moody’s menyatakan penegasan peringkat mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia yang didukung kekuatan struktural, seperti kekayaan sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan, yang menopang prospek pertumbuhan jangka menengah.

Stabilitas makroekonomi juga dinilai didukung kebijakan fiskal dan moneter yang relatif hati-hati, dengan kredibilitas kebijakan tetap menjadi asumsi dasar peringkat Baa2.

Selain itu, Moody’s menegaskan peringkat senior tanpa jaminan dan program MTN dalam mata uang asing dari sertifikat trust dolar AS yang diterbitkan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III (PPSI III) masing-masing pada Baa2 dan (P)Baa2 dengan prospek negatif.

Instrumen tersebut disebut sebagai kewajiban langsung pemerintah yang memiliki peringkat setara dengan utang senior tanpa jaminan lainnya.

Moody’s juga mempertahankan batas atas obligasi mata uang lokal jangka panjang pada A1 dan obligasi mata uang asing pada A3. Kesenjangan peringkat tersebut dinilai mencerminkan risiko politik moderat, ketidakseimbangan eksternal, serta keterbatasan prediktabilitas kebijakan pemerintah.

Kerentanan terhadap utang eksternal dan risiko transfer serta konvertibilitas juga disebut menjadi faktor pembeda antara batas peringkat mata uang lokal dan asing.

"Penilaian kami tercermin dari penggunaan peraturan hasil ekspor oleh pemerintah yang membatasi penggunaan devisa hasil ekspor," tulis Moody’s.

Moody’s menyebut pemerintah menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi melalui ekspansi belanja sosial, sambil tetap mempertahankan kerangka kebijakan moneter dan fiskal.

"Namun, selama setahun terakhir, berkurangnya prediktabilitas dan koherensi dalam proses perumusan kebijakan, serta komunikasi kebijakan yang kurang efektif, telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor, sebagaimana tercermin dalam meningkatnya volatilitas pasar saham dan nilai tukar," tulis Moody’s.

Lembaga itu mencatat perkembangan tersebut sejalan dengan penurunan skor Indonesia dalam indikator tata kelola global, khususnya pada efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi. Jika berlanjut, pelemahan kredibilitas kebijakan dinilai dapat menekan daya tarik investasi dan meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah.

Moody’s juga menilai fokus belanja publik untuk mendorong pertumbuhan menimbulkan risiko fiskal, mengingat basis penerimaan negara yang lemah. Perluasan program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Perumahan Terjangkau disebut berpotensi membebani fleksibilitas anggaran, terutama jika ekspansi program tidak diimbangi peningkatan penerimaan.

Ketidakpastian juga dikaitkan dengan pembentukan dana kekayaan negara Danantara, khususnya terkait pembiayaan, tata kelola, dan prioritas investasi. Dengan kewenangan atas aset BUMN dalam jumlah besar, koordinasi kebijakan yang tidak memadai dinilai dapat menimbulkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan serta kewajiban kontinjensi bagi pemerintah.

"Meski Danantara masih dalam tahap awal pengembangan dan pemerintah telah membentuk kerangka hukum dan institusional, masih terdapat pertanyaan terkait prioritas investasi, manajemen risiko, dan hubungan regulasi," tulis Moody’s.

Selain itu, usulan perubahan kerangka fiskal, perdebatan terkait mandat dan tata kelola Bank Indonesia, serta perubahan kebijakan sektor sumber daya alam disebut menambah ketidakpastian kebijakan yang berpotensi menghambat investasi asing dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan.

Moody’s juga mencatat meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pertumbuhan pendapatan dan peluang kerja sebagai faktor risiko stabilitas politik domestik yang dapat membebani profil kredit Indonesia.

Moody’s memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap sekitar 5 persen dalam jangka pendek hingga menengah, dengan defisit fiskal diproyeksikan tetap di bawah 3 persen PDB. Kebijakan moneter dinilai masih mendukung stabilitas harga, meski tekanan nilai tukar dapat meningkat jika kredibilitas kebijakan melemah.

Utang pemerintah diperkirakan tetap di bawah median negara berperingkat Baa, tetapi basis penerimaan yang lemah disebut sebagai kendala utama bagi fleksibilitas fiskal.

"Basis penerimaan yang sangat lemah tetap menjadi kendala kredit utama. Indonesia juga terpapar risiko lingkungan sebagai eksportir sawit dan batu bara," tulis Moody’s.

Dari sisi ESG, Moody’s menyebut risiko lingkungan dan sosial sudah memberikan dampak negatif terhadap peringkat kredit, sementara tata kelola dinilai sejalan dengan negara sekelas, meski melemahnya prediktabilitas kebijakan dapat mulai membebani peringkat ke depan.