MPKI Minta Kepala Daerah Lindungi Industri Tembakau Nasional

24 Mar 2025, 14:01 WIB

Proses Pemilahan Daun Tembakau Deli di Gudang Klambir Lima yang dikelola PTPN II pada 2015 (IDN Times/Arifin Al Alamudi)

Intinya sih...

Presiden Prabowo melantik 961 kepala daerah pada 20 Februari 2025 untuk memperkuat pembangunan berbasis kearifan lokal.
Ketua Umum MPKI, Homaidi, menekankan pentingnya perhatian serius terhadap sektor pertembakauan sebagai tulang punggung ekonomi jutaan rakyat Indonesia.
Perlu adanya regulasi perlindungan ekosistem pertembakauan dan subsidi harga untuk petani tembakau guna menjaga kesejahteraan mereka.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto telah melantik 961 kepala daerah pada 20 Februari 2025 lalu. Hal itu menjadi momentum penting dalam memperkuat pembangunan berbasis kearifan lokal, sejalan dengan visi besar presiden dalam menciptakan kemandirian ekonomi nasional.

Ketua Umum Masyarakat Pemangku Kretek Indonesia (MPKI), Homaidi berpandangan, salah satu sektor strategis yang harus mendapat perhatian serius adalah pertembakauan. Di hulu, sentra tanaman tembakau tersebar di provinsi Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di sektor industri hasil tembakau (IHT), tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah.

Menurut Homaidi, IHT bukan sekadar penyumbang pendapatan negara melalui cukai hasil tembakau, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi bagi jutaan rakyat Indonesia, mulai dari petani, buruh linting, hingga pekerja industri rokok.

"Kepala daerah yang baru dilantik memiliki tanggung jawab untuk memastikan ekosistem pertembakauan tetap berkelanjutan, berdaya saing, berkomitmen melindungi melalui regulasi yang berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Homaidi, dikutip Senin (24/3/2025).

1. Pemda perlu ambil langkah strategis jamin ekosistem pertembakauan

Aktivitas pemilahan Daun Tembakau Deli di Gudang Klambir Lima, Deli Serdang tahun 2015 (IDN Times/Arifin Al Alamudi

Dalam sebuah kesempatan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan sektor-sektor strategis, termasuk pertanian dan industri berbasis sumber daya lokal.

Dalam konteks ini, Homaidi mengingatkan peran kunci kepala daerah dalam melindungi dan memastikan keberlanjutan sektor tembakau.

"Ada dua langkah strategis yang perlu segera diambil oleh pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan ekosistem pertembakauan, yakni melindungi napas hidup jutaan petani tembakau dan pekerja IHT, dan mendorong regulasi perlindungan ekosistem pertembakauan melalui Peraturan Daerah (Perda)," tutur Homaidi.

2. Petani tembakau dan pekerja industri rokok perlu dapat perhatian lebih

Aktivitas penanaman Tembakau Deli di Kebun Klambir Lima PTPN II pada tahun 2015 (IDN Times/Arifin Al Alamudi)

Menurut Homaidi, keberadaan petani tembakau dan pekerja industri rokok harus dilihat sebagai bagian dari ekosistem ekonomi nasional yang lebih luas. Mereka tidak hanya menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga berkontribusi terhadap lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Sayangnya dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan fiskal seperti kenaikan cukai rokok yang eksesif telah menyebabkan penurunan serapan tembakau lokal hingga 30 persen. Akibatnya, banyak petani mengalami kesulitan dalam menjual hasil panennya, sedangkan industri rokok kecil dan menengah terancam gulung tikar.

Sejalan dengan visi Presiden Prabowo mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, kepala daerah perlu memastikan adanya kebijakan yang melindungi petani dari dampak buruk regulasi yang merugikan, misalnya melalui subsidi harga, penyediaan akses modal, serta pengembangan teknologi pertanian yang lebih efisien.

"Akses pasar bagi tembakau lokal harus diperkuat dengan regulasi yang mengutamakan penggunaan tembakau dalam negeri sebagai bahan baku industri rokok nasional, sehingga kesejahteraan petani tetap terjaga dan ketahanan ekonomi daerah semakin kuat," kata Homaidi.

3. Langkah proaktif yang telah diambil pemda

Ilusatrasi perkebunan sayur (IDN Times/Arifin Al Alamudi)

Homaidi pun mengungkapkan, beberapa daerah telah mengambil langkah proaktif dalam melindungi ekosistem pertembakauan melalui regulasi daerah. Pemprov Jawa Timur misalnya, telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024, yang memberikan bantuan kepada petani dalam bentuk subsidi pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau.

"Regulasi semacam ini perlu diperluas ke tingkat kabupaten/kota, terutama di wilayah yang menjadi pusat produksi tembakau, guna memastikan bahwa industri hasil tembakau tetap berdaya saing dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas," kata dia.

Maka dari itu, kepala daerah yang baru dilantik harus segera mengambil inisiatif dalam menyusun regulasi yang mendukung keberlangsungan industri tembakau dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi petani, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap sektor ini. Selain memberikan perlindungan bagi petani, langkah-langkah ini juga berdampak pada stabilitas ekonomi daerah.

4. Banyak daerah belum optimalkan DBH CHT

Pita cuan 2025 dengan tema Pesona Bunga Nusantara. (Instagram.com/@beacukairi)

Di sisi lain, merujuk data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa penerimaan cukai hasil tembakau tidak hanya menjadi sumber utama pemasukan negara, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Sayangnya, banyak daerah yang belum mengoptimalkan pemanfaatan dana ini untuk kepentingan petani tembakau.

Sebagai contoh, dana tersebut bisa digunakan untuk pengembangan teknologi pertanian tembakau, subsidi harga, serta perlindungan sosial bagi petani dan buruh rokok.

"Jika kepala daerah tidak segera mengambil langkah nyata, maka kesejahteraan petani dan pekerja industri tembakau akan semakin terancam, dan dampaknya bisa lebih luas terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan," ujar Homaidi.

Kajian MPKI menyatakan, perjuangan ini bukan hanya soal mempertahankan industri tembakau, tetapi juga tentang keadilan ekonomi bagi jutaan rakyat yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.

MPKI meyakini, semangat kepemimpinan Prabowo yang berorientasi pada kedaulatan ekonomi nasional menjadi penting bagi para kepala daerah yang baru dilantik untuk segera merumuskan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan sektor tembakau, baik dalam bentuk Perda maupun program perlindungan petani.

"Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo, sektor tembakau harus menjadi pilar kemandirian ekonomi nasional yang berorientasi pada keberlanjutan, kesejahteraan petani, dan ketahanan industri dalam menghadapi tantangan global," beber Homaidi.