MSCI Bekukan Indeks Saham Indonesia, Ini Langkah BEI

Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad menyampaikan, otoritas pasar modal nasional telah merespons pengumuman MSCI dengan meningkatkan sinergi lintas lembaga. BEI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) disebut terus berkoordinasi guna memberikan klarifikasi atas isu data kepemilikan saham publik atau free float.

“Terkait dengan pengumuman dari MSCI pagi ini, OJK, IDX, dan KSEI akan terus melakukan diskusi dengan MSCI. Sebelumnya, kami telah melakukan peningkatan keterbukaan dengan penyampaian pengumuman data free float di website BEI,” kata Kautsar dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).

Menurut BEI, ruang dialog dengan MSCI tetap terbuka. Otoritas pasar modal Indonesia juga menyatakan siap menyesuaikan standar keterbukaan data apabila informasi yang tersedia dinilai belum memenuhi ekspektasi global.

“Namun jika dirasakan MSCI belum cukup, kami akan terus melakukan diskusi atas transparansi data sesuai proposal MSCI untuk menemukan kesepakatan,” ujar Kautsar.

MSCI menjelaskan, pembekuan indeks dilakukan setelah menyelesaikan konsultasi global terkait penilaian free float saham Indonesia dalam MSCI Global Standard Indexes. Dalam pengumuman resminya, MSCI menyebut sebagian pelaku pasar mendukung penggunaan Monthly Holding Composition Report dari KSEI sebagai referensi tambahan.

Namun, mayoritas investor global menyampaikan kekhawatiran serius terhadap kategorisasi pemegang saham dalam laporan tersebut. MSCI menilai masih terdapat keterbatasan transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia.

Investor juga menyoroti potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dinilai dapat mengganggu proses pembentukan harga yang wajar. MSCI menyatakan bahwa meskipun terdapat perbaikan minor pada penyajian data free float dari BEI, persoalan mendasar terkait keandalan informasi kepemilikan belum sepenuhnya teratasi.

Dalam pengumuman resminya, MSCI menyebut bahwa dibutuhkan informasi kepemilikan saham yang lebih rinci dan andal, termasuk kemungkinan pemantauan konsentrasi kepemilikan saham secara lebih granular, guna mendukung penilaian investability yang lebih kuat.

Sebagai tindak lanjut atas hasil konsultasi tersebut, MSCI menerapkan perlakuan sementara atau interim freeze terhadap saham Indonesia. Kebijakan ini mencakup seluruh perubahan indeks yang timbul dari peninjauan indeks maupun aksi korporasi.

MSCI membekukan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS) untuk saham Indonesia. Selain itu, MSCI tidak akan mengimplementasikan penambahan saham Indonesia ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI).

MSCI juga menahan seluruh migrasi naik antarsegmen ukuran, termasuk perpindahan saham dari kategori Small Cap ke Standard. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko pergantian indeks serta risiko investability di tengah keterbatasan transparansi yang masih menjadi perhatian investor global.

MSCI menyatakan, langkah ini bersifat sementara dan dimaksudkan untuk memberi waktu bagi otoritas pasar Indonesia dalam menghadirkan perbaikan transparansi yang lebih bermakna.

Dalam pengumuman yang sama, MSCI menyoroti potensi implikasi lanjutan terhadap status aksesibilitas pasar Indonesia. Jika hingga Mei 2026 tidak terdapat kemajuan yang dinilai memadai dalam peningkatan transparansi struktur kepemilikan saham, MSCI akan melakukan peninjauan ulang terhadap status pasar Indonesia.

Peninjauan tersebut, setelah melalui konsultasi pasar, berpotensi menghasilkan pengurangan bobot saham Indonesia di dalam indeks MSCI Emerging Markets. MSCI juga membuka kemungkinan reklasifikasi Indonesia dari kategori pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar frontier (frontier market).

MSCI menegaskan akan terus memantau perkembangan pasar Indonesia dan melanjutkan dialog dengan para pemangku kepentingan, termasuk OJK dan BEI, serta akan menyampaikan pengumuman lanjutan apabila diperlukan.