Jakarta, IDN Times - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh 4 persen secara year on year. Berdasarkan data Bank Indonesia, ULN Indonesia mencapai 422,6 miliar dolar AS atau setara Rp6.160 triliun per Februari 2021. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,7 persen (yoy).
"Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut didorong oleh ULN Pemerintah dan ULN swasta," ujar Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan tertulis, Jumat (16/4/2021).
Sementara itu, secara tahunan ULN pemerintah tumbuh 4,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan Januari 2021 sebesar 2,8 persen (yoy). Hal itu seiring dengan upaya penanganan dampak pandemik COVID-19 sejak tahun 2020, akselerasi program vaksinasi, serta perlindungan sosial pada triwulan I 2021.
Menurut Erwin, pemerintah tetap mengelola ULN Pemerintah secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas pemerintah. Di antaranya sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor konstruksi (15,3 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,7 persen).
Posisi ULN Pemerintah pada Februari 2021 mencapai 209,2 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 210,8 miliar dolar AS.
"Posisi ULN Pemerintah ini relatif aman dan terkendali karena hampir seluruhnya merupakan ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah," jelasnya.
Dalam memenuhi target pembiayaan APBN 2021, kata Erwin, pemerintah memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber pembiayaan dari dalam negeri, sedangkan sumber dari luar negeri sebagai pelengkap. Di samping itu, pemerintah juga lebih mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang, serta melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang.
Kemudian, pertumbuhan ULN swasta tercatat 3,4 persen (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,5 persen (yoy). Menurut Erwin, perkembangan ini didorong oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) sebesar 5,9 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,1 persen (yoy), antara lain didorong oleh penerbitan global bond korporasi di sektor pertambangan.
Sementara itu, ULN lembaga keuangan terkontraksi 4,9 persen (yoy), lebih rendah dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 6,1 persen (yoy).
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar dengan pangsa mencapai 77,3 persen dari total ULN swasta. "Itu bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan," kata Erwin.
Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada Februari 2021 210,5 miliar dolar AS, didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 78,0 persen terhadap total ULN swasta.
Menurut Erwin, ULN Indonesia pada Februari 2021 tetap terkendali. Hal itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 39,7 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,6 persen. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 89,0 persen dari total ULN.
"Agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ungkapnya.