Ilustrasi Mall (IDN Times/Zulkifli Nurdin)
Temuan SMRC lainnya adalah optimisme warga mengenai keadaan nasional setahun ke depan. Secara angka, memang hanya 34 persen responden yang melihat ekonomi tahun depan cenderung membaik dibandingkan tahun ini. Catatan lainnya, 27,1 persen berpendapat akan lebih buruk dan 20 persen lainnya mengatakan tidak ada perubahan. Hal yang menarik adalah optimisme bulan ini lebih baik dari Mei lalu, yaitu 27 persen.
Optimisme warga untuk keadaan ekonomi rumah tangga juga mencatatkan temuan positif. Ada sekitar 44 responden yang berpendapat ekonomi rumah tangga tahun depan akan lebih baik dari tahun ini. Sementara, yang menilai lebih buruk dan jauh lebih buruk sekitar 23 persen. Tentunya angka optimisme bulan ini lebih baik dari bulan lalu, yaitu 29 persen.
“Warga secara umum memang masih kurang optimistis melihat kondisi rumah tangga dan nasional ke depan. Namun, dibanding temuan bulan lalu, optimisme warga sekarang dalam melihat kondisi ekonomi ke depan terlihat sedikit menguat,” terang Ade, yang juga dosen komunikasi UI.
Menurut Dede, optimisme terhadap kondisi ekonomi mendatang merupakan respons positif masyarakat terhadap skema normal baru yang telah dipersiapkan pemerintah. Namun, dia mengingatkan bila permasalahan sesungguhnya dari pandemik ini baru terlihat pada awal 2021 nanti.
Salah satu kunci supaya optimisme masyarakat bisa terwujud tahun depan adalah pemerintah harus menjaga daya beli kelas menengah. Jika tidak, skema bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha di masa pandemik ini bisa jadi sia-sia.
“Sekarang yang UKM kreditnya bisa dikasih bantuan. Setelah enam bulan baru tahu, itu balik gak uangnya, bisa jalan gak bisnisnya. Kalau sekarang masih bisa diperpanjang sama pemerintah kreditnya. Tapi nanti Maret (2021) dia betul-betul harus bayar. Dalam kondisi ini, gak bisa dukungannya penurunan bunga. Kenapa? Karena permintaan kredit drop,” terang dia.
Dia melanjutkan, “kenapa orang gak minta kredit? Karena orang gak ada yang beli barangnya. Ngapain minta kredit baru kalau gak bisa produksi karena gak ada permintaan. Jadi yang pertama kali di-induce adalah permintaannya dulu, kalau permintaan gak ada, maka dunia usaha gak akan expand.”
Pada titik inilah Dede menyarankan supaya pemerintah memberikan perluasan terhadap bantuan langsung tunai (BLT) bagi kelas menengah. Artinya, kebijakan fiskal juga harus menjangkau kelas menengah. Bila tidak diimpelementasikan, Dede khawatir situasi Indonesia seperti Tiongkok hari ini.
“Masalahnya BLT pemerintah adalah untuk kelompok miskin, padahal yang diminta tinggal di rumah bukan hanya yang miskin, makannya butuh perluasan kepada lower-middle income. Yang terjadi di Tiongkok, new normal, produksi balik, tapi barangnya gak ada yang beli karena orang gak ada yang, akhirnya bisnis gak kembali,” papar dia.
Menjaga daya beli, sambung Dede, bermanfaat supaya masyarakat tidak hanya membeli kebutuhan pokok. Ungkapan itu juga ia pakai untuk menjelaskan kenapa pasar lebih ramai daripada mal di tengah normal baru. Selain pasar didominasi oleh kelas bawah yang penghasilannya harian, pasar juga menjadi tempat di mana kebutuhan pokok setiap masyarakat tersedia.
“Orang ke mal bukan untuk primary good, mereka datang untuk hiburan. Yang saya khawatir dari mal adalah yang datang gak banyak tapi cost-nya (untuk mal) besar. Karena mereka gak punya uang untuk beli, akhirnya gak berapa lama dia (mal) dengan sendirinya akan tutup lagi,” terang dia.
Pertanyaannya adalah apakah harus seluruh kelas menengah yang mendapat bantuan fiskal dari pemerintah? Menurutnya, BLT harus diprioritaskan kepada apa yang disebut oleh World Bank sebagai aspiring middle class (calon kelas menengah).
Mereka adalah kelompok masyarakat yang beranjak dari kelas bawah menuju kelas menengah. Biasanya berpenghasilan Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, jumlah aspiring middle class mencapai 120 juta penduduk.
Menteri Ekonomi Sri Mulyani juga mengakui bahwa kelas masyarakat inilah yang secara garis besar menentukan supply and demand di pasar.
“Kelas menengah sangat suka gaya hidup yang experience, mencari makanan yang sehat, minuman yang sehat, ini menimbulkan market. Dengan lifestyle seperti itu membentuk market yang luar biasa, kalau ada demand maka supply merespon,” jelasnya sebagaimana dikutip dari laman kemenkeu.go.id.
Menurut Dede, pemerintah setidaknya harus mengalokasikan anggaran sekitar Rp90 hingga Rp120 triliun supaya kelas menengah, terkhusus aspiring middle class, bisa menjaga daya belinya. Sekalipun mereka tidak belanja di mal, selama mereka memiliki uang, maka mereka masih bisa belanja melalui berbagai platform digital.
“Idealnya pemerintah bisa kasih uang kepada universal basic income, tapi tidak mungkin pemerintah melakukan itu. Yang bisa dilakukan adalah memberikan bantuan kepada aspiring middle class,” tutur Dede.
Di situs Kemenkeu, Dede juga memberikan perhatian lebih kepada kelompok ini dengan menyebutnya sebagai agent of change.
“Yang mendorong perekonomian itu adalah permintaan. Kelas menengah itu sebagai profesional complainer, Tidak ada yang lebih hebat dari kelas menengah kalau complain. Ini sebetulnya bagus, untuk membuat Ibu Sri Mulyani kerja lebih keras. Kelas menengah akan menjadi agent of change karena dia akan memaksa pemerintah untuk bekerja lebih baik lagi,” kata dia.
