NIK Jadi NPWP Bikin Semua Orang Bayar Pajak? Sri Mulyani: Menyesatkan!

17 Des 2021, 14:00 WIB

Ilustrasi KTP (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati geregetan dengan pihak-pihak yang masih menyalahartikan rencana pemerintah menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Rencana tersebut dianggap beberapa pihak bahwa pemerintah dan juga DPR ingin semua orang yang punya KTP membayar pajak. Padahal, kata Sri Mulyani tak begitu adanya.

"Yang sering salah dan menyesatkan, (mereka bilang) oh jadi mulai sekarang pemerintah dan DPR setuju semua orang harus bayar pajak. Yang punya NIK, mau mahasiswa, mau nggak punya pendapatan harus bayar pajak karena menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak," kata Sri Mulyani dalam Sosialisasi UU HPP di Bandung, Jumat (17/12/2021).

Tak ayal jika kemudian Sri Mulyani menyatakan hal tersebut menakuti masyarakat dan cenderung menyesatkan.

"Pasti menakutkan masyarakat, tapi itu salah dan menyesatkan," ucap dia.

1. Cuma yang punya penghasilan dengan pendapatan tertentu harus bayar pajak

ilustrasi pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Sri Mulyani menegaskan, kendati NIK berubah jadi NPWP kewajiban membayar pajak tetap hanya berlaku bagi orang yang punya penghasilan dengan nominal sesuai peraturan pemerintah.

Perubahan NIK menjadi NPWP praktis hanya menjadi cara bagi pemerintah untuk penyederhanaan. Dengan demikian, masyarakat tak perlu memiliki nomor identitas yang berbeda untuk kebutuhan membayar pajak.

"NIK bisa menjadi NPWP, apakah itu artinya semua harus bayar pajak? Lah kalau Anda nggak punya pendapatan, ya Anda nggak bayar pajak," kata dia.

2. Masyarakat tidak mampu tidak membayar pajak dan malah mendapatkan bantuan

Warga Ciputat, Tangsel, penerima bantuan sembako (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Di sisi lain, masyarakat tidak mampu tak perlu khawatir terhadap perubahan NIK menjadi NPWP. Mereka tak perlu takut harus dipaksa membayar pajak sebab Sri Mulyani memastikan mereka dengan pendapatan yang minim tak wajib membayar pajak.

Alih-alih memaksa membayar pajak, mereka justru diberikan bantuan oleh pemerintah.

"Contohnya 10 juta keluarga di Indonesia itu mereka nggak bayar pajak. Mereka diberikan Program Keluarga Harapan. Anaknya diberikan santunan untuk beasiswa, ibu hamil diberikan tambahan, kalau di keluarga itu ada lansia juga diberikan tambahan. Itu masih ditambah lagi sembako," tutur Sri Mulyani.

3. Sri Mulyani tegaskan bayar pajak hanya bagi masyarakat mampu

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Bendahara Negara tersebut juga menegaskan pembayaran pajak hanya berlaku bagi mereka yang mampu sehingga hal tersebut menepis anggapan perubahan NIK menjadi NPWP akan membuat semua orang di Indonesia wajib membayar pajak.

"Mereka (yang mampu) bayar pajaknya buat apa? Bukan untuk dikumpulkan oleh Kementerian Keuangan atau Pak Suryo (Dirjen Pajak), tapi dipakai untuk membantu yang tidak mampu, membangun infrastruktur. Jadi, NIK menjadi NPWP tidak serta merta menyebabkan yang punya NIK wajib bayar pajak. Mereka harus memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar pajak," papar Sri Mulyani.