OBOR dan Indonesia yang Makin Sulit Lepas dari Cengkraman Tiongkok

Tauhid menjelaskan keterbukaan Indonesia terhadap Tiongkok dibuka sejak perjanjian antar ASEAN-Tiongok Free Trade Area (ACFTA) pada 1 Januari 2010 yang ditandatangani persetujuan pada tahun November 2004 dan direvisi pada tahun 2006 dan 2010.

“Kesepakatan ini berlaku efektif pada 1 Januari 2012 untuk produk barang dengan status ‘Normal Track’. Artinya produk yang dikatakan dapat normal diperdagangkan antar negara dan bukan produk ‘sensitive’ yang diperdagangkan antar negara. Sementara keterbukaan untuk sektor Jasa ditandangani pada 2007 dan fasilitasi investasi antar negara ASEAN dan Tiongkok ditandatangani sejak 2009,” jelas Tauhid.

Sejak ACFTA, sejak 2013 hingga 2018 tercatat sejumlah investasi yang berasal dari negeri tirai bambu itu dengan pertumbuhan mencapai 98 persen per tahun. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain seperti Taiwan, Singapura, Malaysia dan Jepang.

“Taiwan rata-rata sebesar 49,87 persen.  Sementara investor tradisional Indonesia yakni  Singapura hanya tumbuh 16,49 persen, Malaysia 42,85 persen, Jepang 8,62 persen, Korea Selatan 3,17 persen, dan Amerika Serikat malah minus (-) 3,04 persen.  Ini artinya, peran Tiongkok semakin besar bagi Indonesia sejak kesepakatan tersebut dibuat,” jelas Tauhid.

Tauhid juga memaparkan angka investasi Tiongkok yang bisa dibilang melejit fantastis dalam 6 tahun terakhir sejak Januari 2013 hingga April 2019. Investasi Tiongkok dan Taiwan berjumlah US$20,38 milyar (11,4 persen). Jumlah tersebut mengalahkan investasi Amerika yang hanya sebesar US$ 8,9 miliar (5 persen). 

“Masih berada di bawah Singapura yang sebesar US$44,97 milyar (25,2 persen) serta Jepang sebesar US$26,9 milyar (15,1 persen).  Ini artinya Tiongkok dalam jangka lima tahun akan menyusul negara Jepang sebagai investor kedua terbesar diIndonesia dan kemungkinan dalam janga panjang akan sebagai investor terbesar (pertama) di Indonesia menggantikan Singapura,” kata Tauhid.

Dari sisi perdagangan, Tiongkok adalah mitra terbesar Indonesia saat ini dibandingkan dengan negara Singapura,  Amerika dan Jepang. Tauhid menyebut Ekspor Indonesia ke Tiongkok sejak 2014 hingga 2018 rata-rata sebesar US$18,1 miliar dengan pertumbuhan sebesar 13,47 persen. Sementara impor Indonesia pada kurun waktu yang sama sebesar US$34,2 miliar dengan pertumbuhan sebesar 10,37 persen.

“Atau dalam kurun waktu yang sama, defisit perdagangan kita sebesar US$16,1 miliar.  Ini tentu sangat membahayakan apalagi pada saat perang dagang maka ekspor kita akan menurun mengingat banyak produk kita yang berbasis sumber daya alam merupakan dalam bentuk produk antara, baik CPO, produk kayu, produk karet dan sebagainya,” ujar Tauhid.

Proyek ini adalah suatu strategi pembangunan infrastruktur global yang berfokus pada konektivitas dan kerja sama antara negara-negara di Asia, Eropa, dan Afrika, terutama Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Sabuk Ekonomi Jalur Sutra (SREB) berbasis daratan dan Jalur Sutra Maritim (MSR) lintas samudra.

Tujuan OBOR adalah agar Tiongkok bisa mengambil peran lebih besar dalam urusan global dengan sebuah jaringan perdagangan yang berpusat di negara tirai bambu itu. Tauhid menyebut BRI sebagai sebuah kebijakan yang terencana dan bukan kebijakan tunggal.

Dalam tiga tahun terakhir, fokus BRI adalah pada investasi infrastruktur, material konstruksi, kereta api dan jalan raya, mobil, real estate, jaringan listrik, dan besi dan baja. Kedepannya Tiongkok tidak perlu khawatir dalam distribusi barang yang mereka hasilkan karena infrastrukturnya sudah terkoneksi dari negaranya menuju Eropa dan Asia, bahkan hingga ke Afrika.