Jakarta, IDNTimes - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginginkan terbentuknya Undang-Undang (UU) yang dapat menjerat para pelaku fintech peer to peer lending ilegal atau layanan pinjam online ilegal.
"Karena kalau dilihat, fintech ilegal tidak memiliki undang-undang yang mengatakan tindak pidana" ujar Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam L Tobing
Pada 2 Agustus 2019, OJK dan Bareskrim Polri telah tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi (SWI). Mereka sepakat untuk menindak tegas fintech ilegal demi melindungi kepentingan masyarakat.
Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rickynaldo Chairul mengatakan bahwa untuk saat ini belum banyak undang-undang khusus yang dapat menjerat para pelaku fintech ilegal. Sehingga, untuk itu bisa dijerat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE.
"Hal itulah yang bisa kita jerat dalam pasal-pasal yang sudah terangkum dalam Undang-Undang ITE, lebih daripada itu, belum ada kami temukan pasal-pasal lain yang bisa menjerat para fintech ilegal ini" Ujar Rickynaldo, Jumat (2/8) di Jakarta.
Menurut Rickynaldo Chairul, mengantisipasi serta mengawasi fintech ilegal sulit untuk dilakukan secara maksimal. Hal tersebut lantaran server-server banyak berasal dari luar negeri. Sedangkan, server yang berasal dari Indonesia hanyalah 20 persen.
Tongam menjelaskan bahwa kehadiran fintech memang bagian dari inovasi keuangan baru yang sedang berkembang pesat. Walaupun begitu, fintech ilegal dapat meresahkan masyarakat luas dengan kejahatan jenis baru. Sehingga, Tongam berpendapat bahwa perlu adanya undang-undang khusus fintech ilegal yang masuk dalam tindak pidana.
Salah satu cara untuk menghindari fintech ilegal adalah cek daftarnya di OJK. Masyarakat dapat mengakses website OJK yaitu www.ojk.co.id atau call center untuk melihat serta mengetahui apakah fintech yang anda ingin gunakan memiliki izin atau tidak.