OJK Jatuhkan Sanksi ke Akuntan Publik Asuransi Wanaartha

Aman menjelaskan Sanksi Pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK untuk AP Nunu Nurdiyaman dan KAP KNMT diberikan karena dinilai melakukan pelanggaran berat seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017).

Sementara, Jenly Hendrawan dinilai tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan sebagai syarat untuk menjadi akuntan publik yang memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan seperti Pasal 3 POJK 13 Tahun 2017, karena turut menjadi pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran oleh AP Nunu Nurdiyaman.

Atas surat tersebut, maka diputuskan tiga hal. Pertama, AP Nunu Nurdiyaman tidak diperkenankan memberikan jasa pada sektor jasa keuangan sejak 28 Februari 2023. Kedua, Jenly Hendrawan tidak diperkenankan memberikan jasa pada sektor jasa keuangan sejak 24 Februari 2023.

Ketiga, KAP KNMT tidak diperkenankan menerima penugasan baru sejak ditetapkannya surat keputusan dan wajib menyelesaikan kontrak penugasan audit atas Laporan Keuangan Tahunan 2022 yang telah diterima sebelum ditetapkannya keputusan paling lama 31 Mei 2023.

Aman menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan, AP dan KAP tersebut tidak dapat menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis saving plan yang berisiko tinggi oleh pemegang saham, direksi dan dewan komisaris WAL.

"Hal ini membuat seolah-olah kondisi keuangan dan tingkat kesehatan WAL masih memenuhi tingkat kesehatan yang berlaku. Sehingga, pemegang polis tetap membeli produk WAL yang menjanjikan imbal balik cukup tinggi tanpa memperhatikan tingkat risikonya," kata Aman.

Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris WAL, disebut tidak dapat mengatasi penyebab sanksi yang dikenakan sehingga OJK mencabut izin usahanya pada 5 Desember 2022. Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham telah membubarkan WAL dan membentuk Tim Likuidasi.

Pada saat proses likuidasi berlangsung, beberapa pemegang polis mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun pengajuan PKPU tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam amar putusan terhadap perkara nomor 21/pdt.sus/PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst telah menolak permohonan gugatan PKPU untuk seluruhnya.

"OJK mengawasi proses likuidasi yang sedang berlangsung. Sampai saat ini, Tim Likuidasi melaporkan telah menerima tagihan dari 7.026 pemegang polis (14.750 polis), empat kreditur, dan 41 karyawan. Tim Likuidasi juga melaporkan terus melakukan penelusuran aset-aset WAL," ujarnya. 

Demi membantu dalam menyelesaikan masalah dengan cepat, diharapkan para pemegang polis, tertanggung, peserta, karyawan, dan kreditur lainnya, segera menyampaikan tagihan kepada Tim Likuidasi dan selanjutnya diverifikasi untuk menjadi dasar perhitungan penyelesaian kewajiban kepada para pihak.

"Semua pihak diminta untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan OJK meminta Pemegang Saham Pengendali agar kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas permasalahan WAL," ujar Aman.