Sejumlah warga mengantre untuk membeli minyak goreng kemasan saat peluncuran minyak goreng kemasan rakyat (MinyaKita) di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
Ketika Indonesia mengalami krisis kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng, menurut Yeka kebijakan DMO justru tak menjadi obatnya. Bahkan, dia menyinggung penyelundupan CPO ke luar negeri usai diberlakukan kebijakan tersebut.
Dia juga menilai kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng bukan solusi terbaik untuk menstabilkan harga.
"Dibikin HET, DMO, DPO segala macam, sibuk semuanya. Dan penyelundupan yang terjadi, yang paling besar penyelundupan. Dari kesalahan pengambilan kebijakan tadi, dan bagaimana menempatkan policy itu sendiri," tutur Yeka.
Solusinya, menurut Yeka adalah memberikan bantuan langsung pada masyarakat rentan.
"Pendekatannya kalau mahal ya proteksi yang rentan terhadap kemahalan. Solusinya apa? Ya bantuan. Dari mana barangnya, BUMN membeli sesuai dengan harga pasar, jual dengan harga pola subsidi, kasih ke masyarakat sasaran," ujar Yeka.
Terkait mencegah kelangkaan minyak goreng terjadi lagi, menurutnya bisa dilakukan dengan menjaga kestabilan harga minyak goreng. Dia pun menyarankan pemerintah melaksanakan distribusi minyak goreng melalui BUMN, yakni Bulog.
"Kan ini produk tidak elastis. Jadi kalau harga minyak goreng turun gak akan bikin cuci tangan pakai minyak goreng kan tiba-tiba? Jadi tidak elastis, tetap saja kebutuhannya segitu," kata dia.
