PAEI Dukung OJK Percepat Reformasi Integritas Pasar Modal RI

PAEI mencatat delapan agenda utama reformasi, yakni meliputi peningkatan batas minimum free float, penguatan transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO), peningkatan granularitas data kepemilikan saham, dan demutualisasi bursa.

Selain itu ada pula penegakan peraturan dan sanksi yang lebih tegas, peningkatan standar tata kelola dan kompetensi pengurus emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi dari sisi permintaan, penawaran, dan infrastruktur, serta penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan industri.

"Arah kebijakan tersebut sejalan dengan praktik terbaik internasional. Peningkatan free float dan transparansi kepemilikan diyakini mampu memperdalam likuiditas, mengurangi asimetri informasi, serta meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global," tutur David.

Meski begitu, David berharap agar implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap, proporsional, dan adaptif dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan kelancaran perdagangan melalui regulasi yang tepat sasaran serta penegakan hukum konsisten dan terukur.

"Reformasi ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia. Dengan kebijakan yang presisi dan kolaboratif, kepercayaan investor domestik maupun global akan semakin menguat," kata David.

Terkait 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia, OJK menyatakan hal tersebut sebagai bentuk komitmen yang kuat dan ambisus untuk membuat pasar modal RI semakin kuat.

"Kami menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia agar semakin credible dan investable,” ujar Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, Minggu (1/2/2026).