Pak Jokowi, Jangan Puas Dulu dengan Capaian Penurunan Angka Kemiskinan

Menilik anggaran bantuan sosial (bansos) pemerintah pusat, agaknya memang wajar apabila tingkat kemiskinan turun. Pasalnya, realisasi anggaran bansos hingga Maret 2019 (kuartal I-2019) telah mencapai Rp37 triliun atau 36,2 persen terhadap pagu anggaran. Jumlah tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibanding realisasi bansos kuartal I-2018 yang hanya Rp17,9 triliun.

Menurut data Perum Bulog, realisasai distribusi bantuan pangan pada program Beras Sejahtera (Rastra) pada Januari, Februari, dan Maret 2019 masing-masing sebesar 99,47 persen, 98,8 persen, dan 98,5 persen. Selain melalui program Rastra, upaya pemerintah untuk menekan tingkat kemiskinan adalah melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Meski begitu, penurunan angka kemiskinan dengan program pemerintah tersebut, dinilai kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Tanah Air. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai, seharusnya pemerintah bisa lebih berbangga jika jumlah penduduk miskin bisa terurai karena mereka telah mendapatkan pekerjaan.

"Kalau tantangan bukan menekan kemiskinan tapi kita melihat terentaskan kemiskinannya dengan cara apa? Sebetulnya yang lebih penting atau lebih prioritas adalah mengentaskan orang miskin dengan memberikan mereka pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan," kata Faisal kepada IDN Times belum lama ini.

Menurut dia, pemerintah terkesan selama ini bergantung pada kebijakan-kebijakan yang bemuara pada social spending seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial (Bansos) dan program lain. Sejatinya, Faisal tidak mau menyalahkan program tersebut. Hanya saja, dia khawatir hal itu malah menimbulkan ketergantungan di masyarakat.

"PKH sih oke asal tidak bagi-baginya itu lho. Apalagi tidak berkelanjutan. Karena kalau itu dilakukan, akan menciptakan ketergantungan. Justru yang lebih bagus adalah membuat mereka mandiri dengan menciptakan lapangan pekerjaan karena mereka bekerja," tuturnya.

Bagi Faisal, investasi dan program pendidikan vokasi bisa menjadi jawaban dari tantangan dalam mengentaskan angka kemiskinan. Menurutnya, keduanya harus dimplementasikan dengan baik.

Itu artinya, investasi yang masuk ke Indonesia harus menciptakan lapangan kerja yang memadai. Sementara itu program pendidikan vokasi juga harus mampu memenuhi kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kualifikasi.

"Tapi yang perlu dilihat adalah bagaimana efeknya dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Apakah peningkatan berdampak atau bakal sejauh mana efeknya? Kalau investasi meningkat tapi penyerapan tenaga kerja semakin kecil, itu artinya per US$1 juta yang diserap berarti efeknya terbatas," jelas Faisal.

"Kalau lapangan kerja tidak diciptakan lebih banyak, mereka harus bersaing dan harus kalah. Itu kemudian menciptakan pengangguran dan berdampak pada kemiskinan," tambahnya.

Sayangnya, dampak investasi saat ini belum cukup terasa. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan investasi yang masuk ke Indonesia pada kuartal II-2019, nyatanya belum mampu memberi efek yang signifikan dalam penciptaan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pencapaian investasi pada triwulan II-2019 yang tumbuh 13,7 persen yaitu dari Rp176,3 triliun menjadi Rp200,5 triliun tidak berpengaruh besar dalam penciptaan lapangan kerja. Sebab, pada kuartal-II 2019 jumlah penyerapan tenaga kerja hanya mencapai 255 ribu orang atau menurun dibanding kuartal II-2018 yang mencapai 289 ribu orang.

“Pengaruh investasi ke sektor riil belum 'nendang' dan dampak ke pertumbuhan industri untuk menciptakan dan menyerap lapangan kerja belum mampu mendongkrak," kata dia.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro sepakat soal tantangan dalam mengentaskan angka kemiskinan di Tanah Air. Apa yang dicapai pemerintah dalam lima tahun terakhir bukan prestasi yang bisa terus dinikmati. Menurut dia, pihaknya bersama kementerian terkait lainnya perlu melakukan intervensi kebijakan agar angka kemiskinan bisa terus ditekan.

Menurut dia, saat ini banyak masyarakat miskin yang hidup dengan akses yang terbatas ke layanan dasar. Selain itu, banyak juga dari mereka merupakan lansia yang sekaligus menjadi kepala rumah tangga dengan standar hidup yang minimum.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan, lanjut Bambang, dirinya khawatir masyarakat miskin abakal terjebak dalam siklus kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, pihaknya berjanji akan melakukan intervensi kebijakan agar kondisi tersebut tidak menghalangi pemerintah dalam mengurai kemiskinan di Tanah Air.

"Adapun pendekatan mata pencaharian menjadi kebijakan pelengkap, yaitu dengan beralih dari pendekatan 'jaring pengaman' ke 'batu loncatan' dengan membantu masyarakat miskin membangun aset produktif, mengembangkan kewirausahaan, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial," ungkap dia.