PBB Ingin Negara Kaya Beri Rp7,6 Kuadriliun untuk Bantu Warga Miskin

Dilansir Al Jazeera, adapun dua negara termiskin yakni Afghanistan dan Myanmar tidak mengikuti KTT LDC ke-46. Ini karena pemerintahan mereka tidak diakui oleh anggota PBB. Sementara, tidak ada petinggi dari negara adidaya yang ikut hadir.

Saat KTT dimulai, Guterres langsung mengecam langkah negara-negara terkaya dalam memperlakukan negara miskin.

“Anda (LDC) mewakili satu dari delapan orang di Bumi. Saya sangat mengagumi upaya luar biasa Anda untuk mencapai kelulusan, dan mempertahankan kelulusan. Tetapi negara Anda juga terjebak dalam lingkaran setan yang membuat pembangunan menjadi sulit,” kata Guterres, dilansir Al Jazeera.

“Pembangunan ekonomi menjadi tantangan ketika negara-negara kekurangan sumber daya, tenggelam dalam utang, dan masih berjuang dengan ketidakadilan historis dari tanggapan COVID-19 yang tidak setara,” sambung dia.

Guterres juga menyoroti negara-negara kaya energi yang berkontribusi pada perubahan iklim. Menurutnya, biaya mitigasi iklim yang tinggi dan kurangnya bantuan keuangan jadi tantangan negara miskin dalam menghadapi situasi itu.

Guterres mengatakan negara-negara miskin tertinggal dalam revolusi digital. Dia menambahkan, perang Rusia-Ukraina juga membuat harga makanan dan bahan bakar semakin meningkat.

“Sistem keuangan global kami dirancang oleh negara-negara kaya, sebagian besar untuk keuntungan mereka,” katanya. “Kehilangan likuiditas, banyak dari Anda dikunci dari pasar modal oleh suku bunga predator,” sambung dia. 

Oleh karena itu, kata Guterres, LDC membutuhkan anggaran minimum senilai $500 miliar (sekitar Rp7,6 kuadriliun) per tahun untuk membantu menyelesaikan masalah negara-negara miskin, membangun banyak industri yang menciptakan lapangan kerja dan membayar utang mereka.

Sebelumnya, negara-negara kaya berjanji untuk menghasilkan ratusan miliar dolar guna membantu negara miskin memerangi perubahan iklim. Meskipun itu gagal ditepati, Guterres mengatakan PBB akan terus mendorong mereka agar janjinya terwujud. 

Sebagai ketua KTT, Presiden Malawi Lazarus Chakwera, mengecam komunitas internasional karena melanggar janji tersebut. Menurutnya, bantuan itu bukan tindakan amal, melainkan tanggung jawab moral.

Dalam proposal Doha Programme of Action (DPoA), LDC akan membentuk sistem stok pangan untuk membantu negara-negara yang mengalami krisis kelaparan akibat bencana kekeringan.

Proposal itu juga menyerukan pusat investasi untuk membantu LDC menarik pendanaan asing dan menurunkan suku bunga demi meringankan efek utang negara-negara miskin, dilansir ND TV.