Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat kebutuhan anggaran untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp62,27 triliun hingga 2024.
"Jadi, hitungan kami untuk IKN 2022-2024 sekitar Rp62,27 triliun, sebanyak 76 paket pekerjaan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (7/6/2023).
Dia menjelaskan lebih lanjut, progres dukungan IKN tahun anggaran 2023 telah terserap Rp2,07 triliun per 4 Juni 2023, dari total alokasi Rp26,67 triliun pada tahun ini.
Rincian realisasi penggunaan anggaran untuk IKN yaitu, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Rp102,64 miliar, Ditjen Bina Marga Rp901,58 miliar, Ditjen Cipta Karya Rp1,01 triliun, Ditjen Perumahan Rp52,62 miliar, Ditjen Bina Konstruksi Rp7,19 miliar.
Basuki menerangkan, di sektor SDA sedang dibangun proyek drainase utama dan Pengendalian Banjir DAS Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan Intake Sungai Sepaku.
"Dukungan infrastruktur dasar IKN 2023 sebesar Rp26,67 tadi rinciannya adalah untuk Ditjen SDA 1,14 triliun," sebutnya.
Sedangkan di sektor Bina Marga sedang dikerjakan Jalan Kerja Logistik KIPP, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan Sisi Barat, Jalan Tol IKN, Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku, Jalan Akses Persemaian Mentawir, Pembangunan (Duplikasi) Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, Pembangunan Jalan Akses Bandara, dan Pembangunan Dermaga Logistik.
Pada lingkup Cipta Karya sedang dilakukan Penyiapan KIPP I dan II, Penataan Sumbu Kebangsaan dan II, Penataan Sumbu Tripaja, Pembangunan Kawasan Beranda Nusantara, Land Development Sub WP 1B dan 1C, Pembangunan Gedung, Sarana dan Prasarana Pemerintahan IA, IB dan II, Kantor Kemenko 1,2,3 dan 4, Pembangunan Gedung Kemensetneg. Pembangunan Gedung PUPR, Pembangunan Masjid Negara, Pembangunan IPA dan jaringannya, Pembangunan IPAL dan jaringannya, Pembangunan TPST dan Unit Pengurukan Residu.
"Untuk Ditjen Perumahan sebesar Rp4,20 triliun adalah untuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri dan pembangunan rumah susun dan hankam. Untuk pembangunan rusun ASN akan segera dimulai. Pembangunan rumah tapak menteri sudah dimulai, sudah dalam konstruksi, ujar Basuki.
Terakhir, pada lingkup Bina Konstruksi dilakukan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di IKN, Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa terkait Kinerja UKPBJ IKN.
Sementara itu, kebutuhan anggaran Rp62,27 triliun hingga 2024 terbagi pada Ditjen SDA Rp3,24 triliun, Ditjen Bina Marga Rp24,94 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp23,48 triliun, Ditjen Perumahan Rp10,52 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp74,6 miliar.
Namun, alokasi atau dana yang tersedia baru separuhnya, yaitu Rp32 triliun, yaitu Ditjen SDA Rp1,97 triliun, Ditjen Bina Marga Rp11,92 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp13,27 triliun, Ditjen Perumahan Rp4,75 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp68,14 miliar.