Pembiayaan Non-Utang Jadi Andalan Sri Mulyani Tahun Depan

30 Nov 2021, 08:56 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Dok.Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengandalkan sumber pembiayaan non-utang pada 2022 mendatang. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi pembiayaan, karena dia memperkirakan pada tahun depan terjadi dinamika global yang harus diwaspadai Indonesia. Terlebih defisit APBN pada tahun depan masih 4,85 persen.

"Kami akan mengandalkan sumber pembiayaan non-utang, seperti saldo kas dari BLU, SAL, dan SiLPA. Tentunya, kami terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan otoritas terkait," kata Sri Mulyani dalam Keterangan Pers di Kantor Presiden, Senin (29/11/2021).

1. Dinamika global yang diwaspadai pemerintah

Gedung Federal Reserve System (The Fed) Amerika Serikat (federalreserve.gov)

Ani (sapaan akrabnya) mengatakan pemerintah mewaspadai sejumlah dinamika global, seperti inflasi yang tinggi, tappering The Fed, harga komoditas, serta kondisi perekonomian China dan Amerika Serikat. Perkembangan terkait varian omicron juga jadi sorotan Sri Mulyani.

Untuk itu, target dan waktu lelang Surat Berharga Negara (SBN) akan dilakukan secara hati-hati, menyesuaikan dinamika pasar.

"Kami akan menggunakan optimalisasi penerbitan SBN ritel untuk bisa memperkuat investor ritel di Indonesia," ucapnya.

2. Strategi Sri Mulyani mengoptimalkan PNBP

Default Image IDN

Strategi lain yang akan dilakukan Sri Mulyani adalah dengan mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PBNP) pada tahun depan sebesar Rp335,6 triliun. Namun, dia mengaku harus tetap waspada untuk PNBP. Sebab, PNBP 2022 lebih rendah dari realisasi tahun ini per Oktober 2021 sebesar Rp349,2 triliun.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, terutama untuk PNBP yang berasal dari mereka, BLU, dan dari kekayaan negara yang dipisahkan," ujarnya.

3. Target pemerintah di 2022

ilustrasi ekonomi (IDN Times)

Sri Mulyani menjabarkan sasaran-sasaran yang akan dicapai pemerintah pada 2022 yaitu:

Tingkat pengangguran menurun pada level 5,5 hingga 6,3 persen.
Tingkat kemiskinan diharapkan turun antara 8,5 hingga 9 persen.
Gini ratio akan membaik di 0,376 hingga 0,378.
Indeks pembangunan manusia akan terus meningkat di 73,41 hingga 73,46.
Nilai tukar petani akan dijaga di atas 100 yaitu 103 hingga 105
Nilai tukar nelayan di 104 tinggal 106.

"Untuk tahun depan pendapatan negara sesuai dengan undang-undang adalah sebesar Rp1.846,1 triliun, terdiri atas perpajakan Rp1.510 triliun, PNBP Rp335,6 triliun, dan hibah Rp0,6 triliun. Belanja negara tahun depan mencapai Rp2.714,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.944,5 triliun dan TKDD Rp769,6 triliun. Tahun depan kita masih mengalami defisit sebesar 4,85 persen dari PDB atau Rp868 triliun," kata Sri Mulyani.