Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengevaluasi habisnya kuota pembiayaan rumah bersubsidi dengan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Makanya ini kan akhir tahun, kita evaluasi agar ke depan lebih baik. Tidak ada tambahan (FLPP) sampai akhir tahun," kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetimpo di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (16/11).
Direktur Layanan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Agusny Gunawan mengatakan pihaknya sudah melakukan rapat dengan pengembang dan bank terkait masalah ini.
"Kita sampaikan ke bidang kita bahwa kita kebutuhan misal 600 ribu unit untuk tahun ini. Dari kita cuma 100 ribu (rumah) anggarannya," kata Agusny.
Agusny berharap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono maupun Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetimpo memiliki kebijakan lain terkait masalah FLPP ini.
Mengutip dari Antara, Kementerian PUPR telah menyalurkan bantuan PSU untuk 119.695 unit rumah bersubsidi secara nasional mulai 2015 hingga 2019.
Real Estate Indonesia (REI) selama tahun 2019 telah membangun 300 ribu unit rumah layak huni yang tersebar di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Anggota DPP REI Slamet Utomo mengatakan REI menargetkan sampai akhir tahun, rumah bersubsidi bisa mencapai lebih dari 300 ribu tapi itu terkendala habisnya kuota pembiayaan rumah bersubsidi dengan KPR skema FLPP.
"Sekarang kan kuota kredit rumah rakyat atau bersubsidi dengan skema FLPP sudah habis, sehingga berdampak pada banyaknya beberapa daerah di Indonesia yang pembangunan perumahan FLPP-nya terhambat," ujar dia, dikutip dari Antara.