Pembukaan Wisata Bali Bali Tahap 3 Masih Terganjal Peraturan Menkumham

08 Agu 2020, 21:08 WIB

Wakil Gubernur Bali saat menjadi pembicara dalam Web Seminar di Gianyar menjelang kesiapan new normal pembukaan pariwisata Bali. (Dok.IDN Times/Humas Pemprov Bali)

Jakarta, IDN Times - Rencana pembukaan pariwisata Provinsi Bali tahap ketiga pada 11 September 2020 masih terganjal Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) no 11 tahun 2020, tentang pelarangan sementara kedatangan orang luar negeri masuk wilayah Indonesia.

Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves, Kosmas Harefa lantas menyatakan peraturan tersebut bisa saja direvisi meski ada pengecualian khusus seperti urusan medis dan urusan penting lainnya.

"Tetapi kita masih akan pertimbangkan, yang pasti Kemenkumham akan merevisi sesuai dinamika. Kami bersama lintas kementerian/lembaga terkait tidak akan gegabah, dan saat ini pun lintas kementerian/lembaga lebih solid," kata Kosmas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/8/2020).

1. Pemerintah juga persiapkan Labuan Bajo

Bandara Komodo, Labuan Bajo (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Selain Bali, pemerintah juga menyiapkan Labuan Bajo sebagai bakal lokasi venue KTT G20 dan Asean Summit 2023. Dari data yang dimiliki oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur dasar dan juga sudah menyelesaikan penyusunan master plan.

"Ini sudah sangat siap untuk kita bangun, investor akan segera bangun dua hotel bintang lima, kemudian marina dan dermaga publik, berikut juga convention center dan komodo sanctuary and discovery center," kata perwakilan ITDC Edwin DS.

Pemerintah juga menyiapkan Bandara Komodo yang ditargetkan rampung pada tahun depan yang akan ditangani Bandara Changi Singapura.

"Marina Labuan Bajo juga akan disiapkan tahun ini, KTT G20 kita akan sinergikan dengan target jumlah kunjungan, namun setelah acara bisa tetap dipertahankan segala sesuatunya, karena tema Labuan Bajo adalah premium eco wisata yang berkelanjutan," kata pengurus Badan Pengelola Otorita Pariwisata Labuan Bajo, Shana Fatina.

2. Pembukaan Borobudur tetap perhatikan protokol kesehatan

http://borobudurpark.com/

Selain Bali dan Labuan Bajo, pemerintah juga memastikan persiapan pembukaan pariwisata Borobudur. Badan Otorita Borobudur (BOB) yang telah melaksanakan program pelatihan dan pendampingan, khusus penerapan protokol kesehatan di sektor parekraf.

"10 hari kita pelatihan secara intens dan sisanya kita lakukan pemantauan. Tujuan kami, agar setiap orang yang mengikuti pelatihan, akan menjadikan hal tersebut sebagai SOP dan kebiasaan di destinasi-destinasi, selain pula kami juga adakan pelatihan fotografi dan publikasi," jelas pengurus BOB, Indah.

3. Pembenahan destinasi di Kaldera Toba

Panorama Danau Toba dari Desa Meat, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara (IDN Times/Prayugo Utomo)

Kemudian, untuk pengembangan Kaldera Toba yang sudah ditetapkan sebagai Unesco Global Geopark belum lama ini, Badan Pariwisata Otorita Danau Toba (BPODT) mengungkapkan, pemerintah akan tetap fokus fokus kepada pembenahan amenitas, atraksi dan dukungan penuh kepada UMKM.

"Dengan adanya Unesco Global Geopark, fokus kita adalah konservasi dan pendidikan serta pengembangan masyarakat bisa ditingkatkan , harapannya ini membawa dampak perekonomian bagi masyarakat setempat dengan adanya desa wisata dengan karakter kebudayaannya yang sangat kuat. Diharapkan kita sudah mempunyai blue print yang jelas untuk 25 tahun ke depan," ujar pengurus BPODT Arie Prasetyo.

Pemerintah telah menetapkan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas yaitu, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Likupang. Oleh karenanya Kemenko Marves terus memfasilitasi dan mensinergikan kementerian/lembaga terkait di bawah koordinasinya, agar segala sesuatu mengenai percepatan pembangunan di 5 Destinasi Super Prioritas dapat dikerjakan secara holistik dan terintegrasi.