Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury memastikan PT PLN (Persero) akan membeli batu bara sesuai harga pasar. Dengan demikian, pembelian batu bara untuk suplai kebutuhan listrik dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) tak lagi berpatok pada harga 70 dolar AS per ton.
"Kita lagi melakukan pengkajian," kata Pahala ketika ditemui awak media di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (12/1/2022).
Sebagai gantinya, pemerintah akan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang akan menarik pungutan dari perusahaan batu bara. Pungutan itu kemudian menjadi kompensasi bagi BLN yang membeli batu bara dengan mekanisme pasar.
Misalnya, PLN membeli batu bara seharga 80 dolar AS per ton. Maka kompensasi yang diberikan ialah selisih dari harga patokan yang ditetapkan pemerintah.
"Kita lagi melakukan pengkajian. Mungkin skemanya agak mirip dgn komoditi lainnya, seperti di kelapa sawit. Tapi kita lagi kaji, nanti dari Kemenko Marves yang akan mengkoordinir untuk bersama-sama dengan Kementerian ESDM dan juga Kementerian Perdagangan," tutur Pahala.
Saat ini, kontrak suplai batu bara untuk PLN menggunakan skema FOB atau Fee on Board, atau diartikan sebagai harga barang. Berdasarkan situs resmi Bea dan Cukai, FOB digunakan sebagai dasar pembebasan atau de minimis value.
Ke depannya, Luhut menginginkan kontrak suplai batu bara menggunakan skema Cost, Insurance, Freight (CIF), yaitu total nilai harga barang ditambah ongkos kirim dan asuransi.
Menurut Luhut, dengan skema CIF, PLN tak perlu lagi memikirkan proses pengiriman batu bara.
"Jadi pengaturan logistik dan pengiriman menjadi tanggung jawab supplier batu bara. Sehingga PLN bisa fokus kepada core business untuk menyediakan listrik yang andal," ucap Luhut dalam keterangan resminya Senin (10/1) kemarin.
Selain itu, dia juga menegaskan PLN harus membeli batu bara dari perusahaan tambang batu bara yang kredibel.
"Jangan lagi membeli dari trader yang tidak memiliki tambang. Serta menggunakan kontrak jangka panjang untuk kepastian suplai. PLN juga harus meningkatkan kemampuan bongkar batubara di masing-masing PLTU," kata Luhut.
Adapun pembentukan BLU merupakan solusi jangka menengah dalam memastikan pasokan batu bara untuk kebutuhan listrik.
Luhut meminta ada tim lintas kementerian/lembaga yang menyiapkan solusi BLU untuk pungutan batu bara, dan dalam waktu tujuh hari sudah dipaparkan.