INDEF: Pemerintah Blunder Buka Pariwisata di Tengah Pandemik COVID-19

31 Jul 2020, 12:42 WIB

Gili Trawangan, Lombok (IDN Times /Helmi Shemi)

Jakarta, IDN Times - Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira menilai kebijakan pemerintah untuk membuka kembali sektor pariwisata di tengah angka pandemik COVID-19 yang sedang meningkat adalah blunder. Meski pemerintah mengaku wisatawan tetap bisa melancong bila menerapkan protokol kesehatan, namun penegakan disiplinnya sudah diprediksi rendah.

"Pembukaan pariwisata yang prematur sama saja blunder bagi pemulihan pariwisata itu sendiri," kata Bhima kepada IDN Times, ketika dihubungi pada Jumat (31/7/2020).

Menurutnya, di tengah angka kasus COVID-19 yang masih belum terkendali di Indonesia, wisatawan juga berpikir dua kali untuk berlibur di Tanah Air. Salah satu area wisata yang mulai dibuka pada hari ini adalah Pulau Bali. Pembukaan secara resmi dilakukan secara tertutup dari Peninsula, Nusa Dua Bali pada Kamis, 30 Juli 2020.

Apa yang sebaiknya dilakukan lebih dulu oleh pemerintah?

1. Masyarakat belum percaya untuk berwisata bila masih ada kasus COVID-19

IDN Times/Auriga Agustina

Bhima menilai tingkat kepercayaan wisatawan pasti rendah ketika mereka tahu kasus positif virus corona di Indonesia masih tinggi. Ia juga tidak yakin dengan pembagian zona hijau, kuning dan merah yang menandakan tingkat penyebaran COVID-19 di daerah tertentu.

"Apalagi kebijakan pemerintah tidak serius menghadapi COVID-19. Ini preseden buruk. Dengan pembagian zona akan ada masyarakat di zona hijau yang menganggap enteng. 'Ah ada di zona hijau aman dari COVID-19'," katanya.

2. Pemerintah tidak bisa membatasi pergerakan wistawan

IDN Times/Ayu Afria

Analisa Bhima lainnya yaitu pemerintah tidak bisa mengendalikan pergerakan wisatawan. Ia khawatir dengan adanya wisatawan, area yang semula aman atau tingkat transmisi virusnya rendah justru bisa berubah jadi zona merah alias tidak aman dikunjungi.

"Apalagi wisatawan yang jalan-jalan dari satu zona ke zona lainnya. Apa ada pembatasan soal itu? Kan wisata itu jalan-jalan, masak jalan-jalan dibatasi. Kan aneh," ujarnya lagi.

3. Insentif Rp24 miliar untuk UMKM pariwisata dinilai belum efektif

Ilustrasi insentif (IDN Times/Arief Rahmat)

Bhima juga menyebut langkah pemerintah mengalokasikan Rp24 miliar untuk insentif UMKM di sektor pariwisata belum tentu efektif karena sebagian besar dana itu masuk lewat perbankan dalam bentuk restrukturisasi kredit.

"Artinya yang UMKM terima secara langsung sebenarnya tidak besar," ucapnya.

Langkah yang harus dilakukan pemerintah, lanjut Bhima adalah dengan pembenahan fasilitas kesehatan.

"Baru secara otomatis ada keyakinan dari wisatawan baik domestik maupun asing untuk berkunjung. Kan logikanya begitu," katanya.