Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan utang bruto Indonesia pada tahun ini mencapai Rp1.439,8 triliun. Angka ini berasal dari defisit anggaran 5,07 persen mencapai Rp852,9 triliun dan pembiayaan investasi net Rp153,5 triliun.
"Kalau ditambah utang yang jatuh tempo pada tahun ini sebesar Rp433,4 triliun, maka pembiayaan secara bruto akan mencapai Rp1.439 triliun," kata Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (8/5).
Untuk pembiayaan utang ini, pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) sebagai bagian pembiayaan pemulihan perekonomian akibat COVID-19. Penerbitan ini akan dilakukan sepanjang Mei hingga Desember 2020 sebesar Rp697,3 triliun.
"Ini yang akan kita penuhi melalui lelang di pasar domestik, di SBN ritel, private placement, dan penerbitan SBN valas. Semuanya masih terbuka dan kita akan melihat secara oportunistik, kesempatan yang terjadi di market," papar Sri Mulyani.
Sumber pembiayaan utang tersebut akan berasal dari penerbitan SBN senilai Rp1.334 triliun ditambah dan penarikan pinjaman senilai Rp150,5 triliun.
Jumlah SBN yang perlu diterbitkan itu dikurangi dengan realisasi sampai 30 April 2020 sebesar Rp376,5 triliun, program pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun, dan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan Rp110,2 triliun.
Diberitakan sebelumnya, Sri Mulyani memproyeksikan total belanja pemerintah dalam setahun membengkak menjadi Rp2.613,8 triliun untuk penanganan COVID-19. Angka ini naik drastis dari proyeksi awal Rp2.540,4 triliun.
Besarnya belanja pemerintah ini disumbangkan dari defisit APBN yang naik 5,07 persen sebesar Rp853 triliun.
Bengkaknya proyeksi anggaran belanja ini berbanding terbalik dengan penerimaan negara yang diproyeksi merosot menjadi Rp1.760 triliun dari yang sebelumnya Rp2.233,2 triliun.
Penurunan ini terjadi karena ada pelambatan aktivitas ekonomi, penurunan harga minyak dan komoditas, serta insentif perpajakan yang diberikan untuk dunia usaha. Seperti PPh 21, 22, dan 25 serta percepatan restitusi ekonomi.
Untuk penanganan COVID-19, pemerintah telah menganggarkan Rp405,1 triliun. Rincian anggaran itu yakni Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk social safety net, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta Rp150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.