Pemerintah Dikritik karena Impor Beras Tanpa Perencanaan Panjang

18 Nov 2023, 13:32 WIB

dok Ombudsman RI

Jakarta, IDN Times - Ombudsman menilai selama ini pengambilan kebijakan impor beras, seringkali dilakukan tanpa adanya penetapan indikator yang jelas. Untuk itu, pemerintah diminta membuat strategi perencanaan jangka panjang dalam mengambil kebijakan importasi beras.

“Kebijakan importasi mestinya memerlukan perencanaan jangka panjang. Misalnya tahun 2000 sampai 2023 rata-rata impor beras 1 juta ton," jelas anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra dalam keterangannya, Sabtu (18/11/2023).

Ia mengatakan di momen menjelang pemilu, pemerintah seharusnya sudah melakukan komunikasi dengan Thailand untuk memastikan cadangan beras pemerintah (CBP) sudah aman. Bila cadangan beras itu tidak terpakai, maka bisa diekspor sebagian.

1. Indikator penting agar keputusan impor jauh dari kepentingan politik

Gudang Bulog yang menyimpan cadangan beras pemerintah (CBP). (dok. Bulog)

Yeka mengatakan keputusan importasi beras harus lahir berdasarkan kondisi sebenarnya. Pada 2021, Ombudsman sudah menyarankan 12 indikator dalam mekanisme pengambilan keputusan impor beras.

Dengan adanya indikator yang jelas, maka kebijakan importasi akan jauh dari kepentingan politik.

“Oleh karena itu saya berharap setelah ini Bapanas melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang didiskusikan hari ini. Persoalan beras sebenarnya adalah persoalan berulang saja,” kata Yeka.

2. Menjaga harga beras

Ilustrasi gudang beras (ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya)

Ketersediaan stok CBP sangat penting untuk ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kewibawaan pemerintah ditentukan salah satunya dengan CBP yang memadai.

Ini juga merupakan upaya untuk memastikan harga beras tetap terjaga. Di sisi lain, Yeka mengatakan produksi beras dalam negeri harus terus ditingkatkan di tengah tren penurunan setiap tahunnya.

Terkait bantuan pangan yang merupakan salah satu upaya untuk menekan harga beras, Yeka meminta kepada pemerintah agar memberikan bantuan tepat waktu dan tidak menggunakan sistem rapel.

"Karena sistem rapel ini dapat menyebabkan ketidakpastian di tengah masyarakat," tuturnya.

3. Berlakukan HET di tingkat penggilingan

Petani PPU (IDN Times/ Ervan Masbanjar)

Terkait harga beras yang terus meningkat, sebelumnya, Ombudsman telah meminta Bapanas untuk mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras jika dinilai tidak efektif menjaga stabilisasi harga beras.

Ombudsman mendorong pemerintah untuk memberlakukan HET gabah di tingkat penggilingan padi.

"Demi mengendalikan harga gabah dan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap efektifitas pencabutan kebijakan HET beras," tutur Yeka.

4. Naiknya harga beras karena kurangnya pasokan

ilustrasi beras (pexel)

Yeka memandang permasalahan terus naiknya beras ini karena kurangnya pasokan beras, yang salah satunya disebabkan tingginya harga gabah.

Untuk itu, Ombudsman mengusulkan agar Bapanas membuat kebijakan HET gabah di tingkat penggilingan padi, guna mengendalikan harga gabah di tingkat petani. Namun penerapannya perlu dievaluasi setiap minggu.

Apabila harga gabah sudah terkendali, HET gabah dapat dipertimbangan untuk dihapus. Perumusan kebijakan HET gabah juga harus mempertimbangkan komponen produksi di tingkat petani.

“Tutupnya sejumlah penggilingan padi menandakan pasokan beras dalam negeri menurun. Sehingga berdampak pada kepada pelaku usaha," jelasnya.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam pembinaan penggilingan hanya mengatur izinnya saja. Ombudsman akan mendorong adanya penguatan dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap penggilingan padi.