Pemerintah Incar Tambahan 15 Ribu Barel Minyak dari Sumur Rakyat

01 Jul 2025, 19:22 WIB

Trio Hamdani

ilustrasi sumur minyak mentah (freepik.com)

Intinya sih...

Jika proses pendataan sumur minyak rakyat rampung pada Juli, maka pencatatan tambahan produksi ke dalam lifting nasional dapat dimulai Agustus 2025.
Pemerintah menargetkan tambahan produksi dari sumur masyarakat mencapai 10 ribu hingga 15 ribu barel per hari hingga akhir 2025.
Pemerintah menargetkan inventarisasi sumur minyak rakyat selesai pada akhir Juli 2025.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menargetkan tambahan lifting minyak sebesar 10 ribu hingga 15 ribu barel per hari (bph) dari sumur-sumur masyarakat yang dilegalkan. Lifting adalah volume produksi minyak bumi yang diangkut atau diangkat untuk dijual.

Penambahan produksi tersebut diharapkan tercapai seiring pendataan dan legalisasi sumur minyak masyarakat yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama tim gabungan.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, setelah mendapat izin resmi, hasil produksi dari sumur rakyat akan dicatat sebagai bagian dari lifting nasional.

"Dengan adanya pemberian legalitas dan juga ini akan tercatat sebagai lifting. Kita mengharapkan tambahan lifting-nya itu adalah sekitar 10 ribu sampai dengan 15 ribu barel per hari," kata Yuliot dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

1. Minyak rakyat mulai tercatat per Agustus 2025

Tempat pengeboran sumur minyak ilegal di Kecamatan Keluang Musi Banyuasin (Muba). (Dok: Polda Sumsel)

Jika proses pendataan sumur minyak rakyat rampung pada Juli, maka pencatatan tambahan produksi ke dalam lifting nasional dapat dimulai Agustus 2025. Namun realisasi awal kemungkinan belum sepenuhnya mencapai angka tersebut.

"Jadi ya mungkin di Agustus itu baru sebagian (minyak rakyat yang tercatat)," ujar mantan Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, hasil produksi minyak dari sumur rakyat yang dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM wajib diserahkan kepada kontraktor pengelola wilayah kerja.

Penyerahan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara kontraktor dan badan usaha pengelola sumur rakyat tersebut. Dengan demikian, produksi minyak masyarakat tercatat dalam sistem lifting nasional.

2. Target akhir tahun capai 15 ribu barel per hari

Ilustrasi harga minyak naik (freepik.com/Sergeychuyko)

Yuliot menyebut, pemerintah menargetkan tambahan produksi dari sumur masyarakat mencapai 10 ribu hingga 15 ribu barel per hari hingga akhir 2025. Target tersebut diharapkan tercapai secara bertahap setelah legalisasi dan pencatatan resmi dilakukan.

"Paling tidak sampai dengan akhir tahun, kita mentargetkan 10 ribu sampai 15 ribu," paparnya.

3. Sumur rakyat dikerjasamakan dengan UMKM

Tempat pengeboran sumur minyak ilegal di Kecamatan Keluang Musi Banyuasin (Muba). (Dok: Polda Sumsel)

Pemerintah menargetkan inventarisasi sumur minyak rakyat selesai pada akhir Juli 2025. Inventarisasi menjadi langkah awal penerbitan izin usaha bagi koperasi, UMKM, atau BUMD yang akan mengelola sumur tersebut.

Dia menjelaskan, perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) akan mengidentifikasi kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan pengeboran minyak. Kegiatan mereka akan difasilitasi untuk membentuk badan usaha resmi.

Hasil identifikasi kemudian disampaikan kepada gubernur untuk diteruskan sebagai rekomendasi kepada Menteri ESDM. Rekomendasi tersebut menjadi dasar penerbitan perizinan bagi pengelola sumur minyak rakyat di wilayah kerja yang bersangkutan.

"Jadi kita mengharapkan nanti akhir Juli ini sudah bisa diselesaikan untuk inventarisasi sumur minyak masyarakat," ucapnya.