Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan membayar utang kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp189 triliun kepada Pertamina dan PLN pada semester II-2022 ini.
"Kompensasi ini masih ada anggaran yang lebih dari Rp189 triliun yang akan dicairkan di semester II," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (11/8/2022).
Sri Mulyani mengatakan pembayaran kompensasi tersebut adalah kewajiban pemerintah atas penyaluran BBM dan listrik dalam negeri. Kompensasi itu digunakan menahan lonjakan harga BBM dan listrik, imbas dari kenaikan harga minyak dan gas (migas) dunia.
"Kompensasi ini buat menahan guncangan yang masih berjalan sekarang," kata Sri Mulyani.
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp293,5 triliun di 2022 ini. Pada semester I-2022, pemerintah telah membayar kompensasi sebesar Rp104,8 triliun kepada Pertamina dan PLN.
"Kompensasi ini belanja buat Pertamina dan PLN, karena harga-harga tidak disesuaikan. Walaupun sebelumnya harga dalam negeri melonjak, kita harus membayar Pertamina dan PLN karena mereka tidak menyesuaikan harga. Jadi rakyat terlindungi, namun PLN dan Pertamina harus dibayar oleh pemerintah," ucap Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani juga menjabarkan terjadi kenaikan pada penyaluran subsidi. Pada 2021, pemerintah menyalurkan subsidi sebesar Rp99,6 triliun.
Namun, di 2022 ini, disebabkan kenaikan harga komoditas, pemerintah juga memperbesar nominal subsidi, yang mencakup subsidi untuk BBM, LPG 3 kilogram (kg), listrik, pupuk, debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan KUR. Hingga 31 Juli 2022, penyaluran subsidi telah mencapai Rp116,2 triliun.
"Artinya pemerintah menahan guncangan yang terjadi di berbagai barang-barang yang di subsidi ini. BBM, solar, dan minyak tanah, LPG 3 kilogram, listrik yang bersubsidi, pupuk dan kredit usaha rakuat yang suku bunganya disubsidi pemerintah," ucap Sri Mulyani.