Resmi Dilarang Pemerintah, Ternyata Ini Lho Baik Buruknya Bitcoin!

Alasan kenapa bitcoin makin banjir peminat adalah karena dianggap punya keuntungan  lebih banyak, dibanding transaksi konvensional. Nilai tukar bitcoin dari tahun ke tahun terus naik. Bahkan, saat ini, satu bitcoin sudah setara dengan Rp 200 juta.

Sekilas, bitcoin jadi lahan investasi yang menjanjikan. Akhirnya banyak yang berbondong-bondong membeli bitcoin untuk dijual lagi saat harganya sedang melonjak.

Karena tidak memiliki server pusat dan tidak diatur regulasi mana pun, transaksi bitcoin bisa dilakukan sesuka hati. Tentu saja selama kamu punya akun atau dompet virtual bitcoin. Gak ada pajak yang bakal dibebankan kepada kita, seperti saat transaksi lewat lembaga keuangan tertentu.

Selain itu, bitcoin digadang-gadang punya teknologi super aman dan ketat. Segala transaksi bersifat transparan dan tersebar ke jutaan server. Sehingga hampir tak mungkin terjadi pemalsuan database bitcoin.

Sistem keamanan dompet virtual bitcoin memang dianggap nyaris sempurna, tapi bukan berarti gak punya celah. Saat membuka akun, pengguna akan mendapatkan baris kode khusus sebagai kunci rahasia. Kode ini bisa disimpan dalam dompet digital yang bisa diakses lewat smartphone, PC, atau laptop. 

Tapi kalau dompet digital ini hilang, diretas, atau terkena serangan malware, semua bitcoin yang kamu punya akan hilang untuk selamanya, tanpa memungkinkan restorasi.

Sekarang, pemerintah terus menyoroti demam bitcoin di Indonesia. BI sudah mengeluarkan imbauan agar tak melakukan transaksi apa pun dengan uang virtual. Senada dengan BI, kementerian keuangan mendukung langkah BI untuk melarang penggunaan bitcoin di Indonesia.

Karena tidak punya landasan formal dan otoritas yang mengatur, bitcoin rawan disalahgunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang, hingga pendanaan terorisme. Di sana ditegaskan, seluruh transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan mata uang rupiah. Peredaran bitcoin juga jadi illegal karena tidak terjangkau Bank Sentral.

Hal ini berpotensi menyebabkan penggelembungan nilai (bubble). Sebab, transaksi nilai mata uang virtual yang spekulatif. Tidak hanya merugikan masyarakat nantinya, transaksi semacam ini juga bisa mengganggu kestabilan sistem keuangan negara.

Nilai tukar bitcoin memang terus melambung, tapi sayang jumlahnya terbatas. Hanya ada 21 juta bitcoin yang harus diperebutkan para pengguna di seluruh dunia. Belum lagi bitcoin hanya bisa didapat dengan memecahkan kode matematika rumit yang tidak bisa dilakukan langsung oleh manusia.

Karena itulah, para penambang bisa dengan mudah menjual bitcoin dengan harga mahal kepada mereka yang tergiur investasi virtual. Apalagi banyak beredar cerita tentang seseorang yang berhasil melipatgandakan bitcoin yang ia beli beberapa tahun lalu.

Bahkan, Kementerian Keuangan India menyebut  bitcoin sebagai skema ponzi. Artinya modus investasi palsu yang menjanjikan keuntungan berlipat.

Skema ponzi sering ada dalam kasus penipuan berkedok MLM. Keuntungan yang didapatkan investor sebenarnya uang orang lain yang baru berinvestasi, bukan keuntungan dari pengelolaan bisnis atau usaha seperti yang dijanjikan. 

Hal ini punya kemiripan dengan rantai investasi bitcoin. Dengan jumlah bitcoin yang terbatas, setiap pemilik uang virtual akan menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Sedangkan, si pembeli lain adalah pemain baru dalam dunia investasi bitcoin yang juga akan menjual uangnya di kemudian hari. 

Tak hanya Indonesia, banyak negara yang juga mencoret bitcoin dari daftar transaksi legal. Di antaranya Rusia, Ekuador, Bangladesh, Colombia, Thailand, India, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan, China dan Korea Selatan yang awalnya terbuka dengan konsep ini, juga mengeluarkan larangan serupa.

Alasannya beragam. Mulai dari isu penipuan cryptocurrency, hingga peretasan. Di Korea Selatan, sejumlah kantor perdagangan diduga menyalahgunakan uang virtual demi menghindari pajak.  Untuk itu, Menteri Kehakiman Korea Selatan tengah mempersiapkan rancangan undang-undang larangan jenis perdagangan cryptocurrency.

Tiap negara memiliki pertimbangan hukum masing-masing terhadap bitcoin dan cryptocurrency. Ada yang mengklasifikasikan bitcoin sebagai uang dan legal, sebagian menganggap bitcoin sebagai aset baik legal atau ilegal. 

Sejak pertama ditemukan, Amerika Serikat adalah negara dengan pengguna paling banyak di dunia. Pembayaran menggunakan uang virtual dianggap lumrah dan legal.

Sementara di Jepang, bitcoin sudah disahkan sebagai mata uang legal untuk transaksi digital.  Gerai yang sudah menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi, terbukti mengalami lonjakan penjualan jelang akhir 2017.

Jadi, kamu masih ingin berinvestasi dengan bitcoin gak nih?