Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah tengah memetakan siapa saja golongan masyarakat yang berhak mendapat vaksinasi gratis dan siapa yang harus membayar.
"Dan yang mampu, diharap bisa bayar sendiri. Ini yang sedang disusun dan ini vaksinnya yang sedang kita adakan, biaya berapa, untuk target group, siapa yang akan membayar dan digratiskan," katanya dalam Capital Market Summit & Expo 2020 secara virtual, Senin (19/10/2020).
Dia mengatakan sumber untuk pembiayaan vaksin ini akan berasal dari APBN 2020 dan APBN 2021 mendatang secara bertahap.
"Ada ketidakpastian harga dan akan secara dinamis. Yang penting kita transparan. Ini masalah seluruh dunia dan kita mengomunikasikan ke masyarakat secara jelas dan kita melakukan kerja sama internasional," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir memastikan harga untuk vaksin COVID-19 di Indonesia tidak akan memberatkan pemerintah. Dia menyebut, harga vaksin hanya dibanderol dikisaran Rp200 ribu.
Hal ini disampaikan Honesti untuk mengklarifikasi pemberitaan yang menyatakan bahwa Sinovac sudah menandatangani kontrak pengadaan vaksin dengan Brazil yang akan menjualnya dengan harga 1.96 dolar AS per dosis. Dia pun mengaku bahwa kabar itu sudah dibantah oleh pihak Sinovac saat dikonfirmasi oleh Bio Farma.
" Mereka sudah mengirimkan surat elektronik resmi ke Bio Farma (Sinovac), yang memastikan, bahwa informasi dalam pemberitaan tentang kontrak pembelian 46 juta dosis dengan nilai kontrak 90 juta dolar AS dengan pemerintah Brazil tidak tepat, dan mengenai harga 1.96 dolar AS per dosis pun tidak tepat. Sebab biaya pengirimannya saja tiap dosisnya, sekitar 2 dolar. Atas berita ini, Sinovac tengah menelusuri asal informasinya," katanya melalui keterangan yang diterima IDN Times, Selasa (13/10/2020).
Dalam surat resmi yang disampaikan oleh Sinovac, lanjutnya, disebutkan dalam penentuan harga vaksin COVID-19 ada beberapa faktor yang menentukan harga vaksin. Salah satu faktornya adalah tergantung pada investasi pada studi klinis fase 3 terutama dalam uji efikasi dalam skala besar.
"Demikian juga dengan penentuan harga di Indonesia, mengikuti prinsip-prinsip
tadi. Dengan kata lain, skema pemberian harga vaksin COVID-19 ini, tidak dapat disamakan," ujarnya.