Pemerintah Siap Bertindak Lebih Jauh ke Debitur Utang BLBI

08 Okt 2021, 16:44 WIB

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban, dalam diskusi virtual bersama media, Jumat (8/10/2021) - (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Rionald Silaban menegaskan secara tersirat bahwa pemerintah bakal bertindak lebih jauh terhadap para obligor/debitur yang belum melunasi utang dana BLBI.

Sampai saat ini, pemerintah termasuk Satgas BLBI masih akan terus melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang telah teridentifikasi menjadi obligor/debitur dana BLBI.

Rio, sapaan karibnya menerangkan bahwa para obligor/debitur ini selalu bertanya terkait jumlah utang mereka terkait respons terhadap pemanggilan yang dilakukan oleh Satgas BLBI.

"Ini adalah suatu hal yang terjadi sejak zaman BPPN, orang-orang ini selalu bertanya soal jumlah (utang). Untuk itu, yang ingin saya sampaikan adalah, pada akhirnya pemanggilan ini adalah courtesy, apakah mau sukarela atau tidak, jika masa itu sudah selesai maka pemerintah akan melakukan apa yang sudah jadi wewenang kami," ucap Rio, yang juga merupakan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, dalam diskusi bersama media secara virtual, Jumat (8/10/2021).

Kendati demikian, Rio enggan membeberkan secara gamblang mengenai wewenang pemerintah tersebut jika masa pemanggilan itu usai.

1. Kehadiran anggota baru dalam Satgas BLBI

Ilustrasi BLBI (IDN Times/Arief Rahmat)

Di sisi lain, Rio menyatakan bahwa Presiden Joko "Jokowi" Widodo semakin serius dalam menagih utang obligor/debitur dana BLBI.

Hal itu tercermin dalam Keputusan Presiden (Kepres) terbaru yang mengikutsertakan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Satgas BLBI.

"Ini menunjukkan betapa pentingnya pertanahan untuk kemudian bagaimana bisa memonetisasi itu oleh Satgas BLBI," kata Rio.

Selain itu, pada level tingkat pelaksana, Presiden Jokowi juga memasukkan Kabareskrim dan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk membantu dalam penyelesaian utang dana BLBI.

"Ini arahnya ke mana, kalian (media) pasti tahu. Mesinnya ini mulai panas karena memang tim ini kan targetnya bisa selesai pada Desember 2023," ucap Rio.

2. Penyitaan tanah banyak dilakukan oleh Satgas BLBI

Ilustrasi aset tanah milik obligor yang disita Satgas BLBI (ANTARA FOTO/Fauzan)

Dalam kesempatan tersebut, Rio juga menyampaikan bahwa sampai saat ini Satgas BLBI telah menyita aset yang kebanyakan merupakan bidang-bidang tanah obligor/debitur BLBI.

Sementara untuk uang, Rio menyatakan Satgas BLBI telah menyita uang senilai Rp110 miliar dari salah satu obligor/debitur bernama Kaharudin Ongko.

"Jadi, mengenai apa yang sudah diperoleh, kalau dari segi uang yang kemarin diumumkan oleh Pak Mahfud, penyitaan uang Rp100 miliaran dari kewajiban Ongko. Nah, yang lain-lain kebanyakan adalah tanah," tutur dia.

3. Satgas BLBI saat ini banyak melakukan pemblokiran aset

Ilustrasi Satgas BLBI menyita aset eks BLBI di Karet Tengsin dan Pondok Indah. (dok. Satgas BLBI)

Rio menambahkan, pihaknya kini tengah banyak melakukan pemblokiran sejumlah aset milik para obligor/debitur utang BLBI.

Hal itu dilakukan agar aset-aset tersebut tidak pindah tangan secara tiba-tiba.

"Nah yang juga terus kita lakukan adalah melakukan blokir aset-aset secara masif karena memang sejak aset itu diberikan, kita juga mengetahui bahwa ada banyak permasalahan dan untuk memastikan aset-aset properti tersebut atau jaminan tersebut tidak beralih tangan begitu saja, maka tim melakukan blokir," beber Rio.

Adapun, terkait jumlahnya Rio mengaku tidak ingat. Namun, satu yang pasti adalah permintaan pemblokiran aset tersebut selalu datang kepada pihaknya setiap hari.