Jakarta, IDN Times - Pemerintah tak lagi mengalokasikan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan hal itu dilakukan untuk mengembalikan defisit APBN di bawah 3 persen pada 2023.
"Jadi dana PEN akan berakhir di akhir tahun ini. Sama seperti Undang-Undang yang terkait dengan perubahan budget defisit," kata Airlangga kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/8/2022).
Adapun anggaran-anggaran yang sebelumnya ada dalam PEN, nantinya dikembalikan ke masing-masing kementerian/lembaga.
"Sehingga seluruh biaya dikembalikan ke sektor masing-masing. Sektor kesehatan di Kemenkes, sektor ekonomi balik ke K/L masing-masing," ucap Airlangga.
Dengan demikian, beberapa program yang sebelumnya ada dalam PEN tetap dilanjutkan, seperti program perlindungan sosial, dan lain-lain.
"Jadi tidak berarti bahwa programnya tidak dilaksanakan, tetapi itu bergeser ke K/L masing-masing, termasuk untuk perlindungan sosial," tutur dia.
Di 2022 ini, pemerintah mengalokasikan dana PEN sebesar Rp455,6 triliun. Hingga 22 Juli 2022, realisasi dana PEN telah mencapai Rp146,7 triliun, atau 32,2 persen dari total anggaran.
Realisasi tertinggi berasal dari program perlindungan masyarakat atau bantuan sosial, yakni Rp63,7 triliun atau 41,1 persen dari pagu Rp154,7 triliun.
Kemudian, program penguatan pemulihan ekonomi terealisasi Rp51,3 triliun atau 28,7 persen dari pagu Rp178,3 triliun. Adapun realisasi anggaran program penanganan kesehatan baru mencapai Rp31,8 triliun atau hanya 25,9 persen dari pagu Rp122,5 triliun.