Pemerintah Tarik Utang Baru Rp150,4 Triliun per Mei, Mayoritas di SBN

Adapun pembiayaan utang ini, berasal dari dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp144,5 triliun atau meningkat 92 persen (yoy).

Realisasi ini meliputi penerbitan surat utang berdenominasi mata uang yen atau samurai bond sebesar 104,8 miliar yen atau 760 juta dolar AS. Di dalamnya, termasuk penerbitan blue bond sebesar 20,7 miliar yen. Kemudian, penarikan utang melalui pinjaman neto sebesar Rp5,9 triliun.

"Dari sisi feedback masyarakat investment fund seluruh dunia, mereka mengharapkan diterbitkannya lebih banyak surat utang yang bertema environment baik itu blue bonds, green bond maupun SDGs Bond. Karena ini menjadi tren global dari sisi pembiayaan, jadi Indonesia sudah dalam posisi yang cukup baik dalam memanfaatkan appetite global," tuturnya.

Menkeu memastikan pembiayaan anggaran melalui penarikan utang, masih terjaga dalam batas yang aman. Sebab, pemerintah tetap mencermati volatilitas pasar keuangan global dan ketersediaan likuiditas pemerintah.

"Pengelolaan dan timing penerbitan utang baik melalui SBN dan pinjaman terkendali seusai dengan startegi pembiayaan tahun ini," tegasnya.

Sementara itu, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per Mei 2023 mengalami surplus sebesar Rp204,3 triliun.  Surplus ini ditopang oleh penerimaan negara yang lebih besar dibandingkan belanja negara.

"Kondisi APBN hingga Mei masih mencatatkan surplus. Ini artinya 0,97 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) yang diperkirakan tahun ini," ujar Menkeu. 

Surplus ini, berasal dari pendapatan negara sebesar Rp1.209,3 triliun per Mei 2023 atau tumbuh 13 persen year on year (yoy) atau telah mencapai 49,1 persen dari target APBN 2023.

Mayoritas pendapatan negara, berasal dari penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp830,29 triliun, naik 18 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total penerimaan pajak tersebut telah mencapai 48,33 persen dari target. 

Kemudian belanja negara Rp1.005,0 triliun, naik 7,1 persen (yoy). Realisasi ini, baru mencapai 32,8 persen dari target. Mayoritas belanja negara tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat yang sebesar Rp714,6 triliun. Ini mencakup belanja oleh kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp326,2 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp388,4 triliun 

Sementara belanja negara yang diberikan ke daerah melalui transfer ke daerah atau TKD terealisasi Rp 290,3 triliun. Ini naik 2,1 persen dibandingkan tahun lalu dan mencakup 35,6 persen dari pagu.