Pemerintah Tebar 'Pemanis' untuk Investor di IKN Nusantara

Fasilitas penanaman modal meliputi segala bentuk insentif fiskal dan non-fiskal, termasuk PPh yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 1.

Kemudian fasilitas penanaman modal tersebut diberikan oleh Kementerian Keuangan dan dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau saluran elektronik yang tersedia di Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang lbu Kota
Negara telah dibentuk Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan sebagai simbol identitas nasional.

Sembilan insentif PPh yang diberikan antara lain:

• Pertama, pengurangan PPh badan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri.
• Kedua, PPh atas kegiatan sektor keuangan di Financial Center.
• Ketiga, pengurangan Pajak Penghasilan badan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional.
• Keempat, pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.
• Kelima, pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu.
• Keenam, pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba.
• Ketujuh, PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final.
• Kedelapan, PPh final 0 persen atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu pada usaha mikro, kecil, dan menengah.
• Kesembilan, pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa fasilitas PPh yang diberikan di Daerah Mitra berupa fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri.

Aturan itu juga menjelaskan bahwa percepatan pembangunan dan pengembangan lbu
Kota Nusantara yang merupakan skala prioritas tinggi serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional tersebut, perlu adanya kebijakan khusus yang dapat mendorong pelaku usaha dalam persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra.

"Pelibatan pelaku usaha dimaksud diharapkan menjadikan lbu Kota Nusantara di samping sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat kegiatan ekonomi yang Indonesia-sentris khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan kegiatan yang menimbulkan bangkitan ekonomi yang bertujuan menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat dan lokomotif
pertumbuhan perekonomian di masa depan,"tutur Beild. 

Tak hanya itu, untuk memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar kepada Pelaku Usaha dalam rangka percepatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara tersebut, pemerintah perlu membuat pengaturan mengenai pemberian Perizinan Berusaha, kemudahan berusaha dan fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara.

"Pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha dan fasilitas
Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara dalam Peraturan Pemerintah ini
ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara
sebagai superlrub ekonomi dengan kegiatan investasi yang berasal dari
swasta baik dari dalam maupun luar negeri,"ucap Beild.