Pemindahan Ibu Kota Negara Dinilai Akan Timbulkan Ketimpangan Baru

Apabila ibu kota dipindahkan, lanjut Bhima, justru akan membuat jurang pendapatan antara pendatang dan penduduk sekitar menjadi lebih luas. Potensi tersebut tentu bisa mengancam indeks rasio gini yang bisa ikut meningkat.

"Itu bisa menimbulkan ketimpangan nanti, rasio gini bisa meningkat, bahkan selama pembangunan ibu kota baru itu akan meningkat juga rasio gini," tuturnya.

Hal itu, lanjut Bhima, juga bisa memicu tingkat kriminalitas yang lebih tinggi di wilayah ibu kota baru.

"Kriminalitasnya akan lebih mengerikan. Di Jakarta berapa sih penduduk miskinnya?
Misal PNS mobilnya kinclong, penduduk asli sana cuma melongo, ini risikonya lebih besar," ucapnya.

Bhima pun tak yakin, jika pembangunan ibu kota baru bisa memberikan dampak bagi ekonomi regional, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan INDEF tahun ini, pembangunan ibu kota baru hanya ikut mendorong perekonomian Kalimantan Timur.

"Artinya, satu Kalimantan pun tidak bergerak naik karena adanya pembangunan ibu kota baru, apalagi pertumbuhan ekonomi secara nasional," ujarnya.

Selain itu, pemindahan ibu kota baru dinilainya belum bisa mengurai kemacetan di Jakarta, lantaran kendaraan warga penduduk Jakarta, tak sebanding dengan kendaraan milik pemerintah yang akan diboyong ke Kalimantan.

"Yang bener aja, mobil dinas cuma 150 ribuan, yang bikin sumpek orang yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, yang non-PNS, mahasiswa jumlah kendaraannya 17 juta, gak signifikan lah," tuturnya.