Peneliti CIPS: Kebijakan Pro Investasi Bisa Tekan Resesi

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merevisi pertumbuhan ekonomi global dari 3,2 persen menjadi 2,9 persen. Sebelumnya hal serupa juga sudah dilakukan dua lembaga keuangan dunia lainnya, yaitu International Monetary Fund (IMF) dan World Bank yang masing-masing merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada paruh pertama tahun ini yang berada di angka 3,2 persen dari yang semula 3,3 persen untuk tahun ini.

Sementara, World Bank merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang semula dirilis berada di angka 2,9 persen menjadi hanya 2,6 persen.

"Ketegangan geopolitik dan beberapa faktor lain memang bergerak sangat dinamis pada paruh pertama tahun ini. Sehingga, badan-badan ekonomi internasional tersebut melakukan proyeksi ulang berdasarkan dengan perkembangan situasi yang ada. Ini kian memperkuat premis akan adanya resesi global dalam waktu dekat,” kata Pingkan.

Kendati, kata Pingkan, pemerintah di bawah arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyadari akan ada ancaman dari perkembangan ekonomi global yang kian tidak menentu. Oleh sebab itu, APBN 2020 disusun dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal.

"Ini menjadi sebuah langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk melanjutkan reformasi struktur perekonomian nasional yang berorientasi pada inovasi dan pemberdayaan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam bursa kerja global," kata dia.

Selain itu, kebijakan fiskal yang tertuang dalam butir-butir APBN mengisyaratkan langkah preventif pemerintah untuk terus mendongkrak konektivitas rantai pasok di dalam negeri. Hal itu dilakukan dengan memusatkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor manufaktur.

Menurut Pingkan, pembiayaan yang fokus pada SDM juga perlu didukung dengan peluang kerja yang memadai. Masuknya investasi ke Indonesia juga menjadi target utama pemerintahan Jokowi. Pada pidato presiden beberapa minggu lalu, investasi masih menjadi titik tumpu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan melonggarkan beberapa kebijakan fiskal maupun moneter.
 
“Sejalan dengan pidato tersebut, APBN 2020 pun cukup mencerminkan upaya pemerintah dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Anggaran kedua terbanyak berada pada pos Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berurusan langsung terhadap pengadaan infrastruktur. Insentif perpajakan juga dibuat sedemikian rupa untuk menggaet lebih banyak investor,” kata dia.

Menurut Pingkan, investasi-investasi padat karya sebaiknya menjadi fokus pemerintah, di samping maraknya investasi padat modal yang memang sudah memasuki Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Dalam kurun 2013-2014, rata-rata penyerapan tenaga kerja melalui investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) mencapai 1,4 juta orang. Sementara, pada 2018 angka serapan tenaga kerja justru mengalami penurunan di kisaran 930 ribu orang.

"Dengan adanya anggaran yang memfokuskan pada peningkatan kualitas SDM, pemerintah perlu terus berupaya untuk menarik investasi industri padat karya sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, anggaran yang besar tersebut dapat memberikan dampak riil bagi angkatan kerja Indonesia dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Pingkan.