Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mempertanyakan akuntabilitas dan kredibilitas Perum Bulog terkait pengadaan impor beras yang memicu kelebihan biaya atas waktu pemakaian peti kemas di pelabuhan (demurrage).
“Akuntabilitas dan kredibilitas Bulog harus didorong. Kasus-kasus yang sekarang sedang dihadapi Bulog, seperti kasus demurrage harus di-clear-kan dulu, selesaikan dulu semua secara transparan,” kata Jerry, Rabu, (24/7/2024).
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras. Jerry mengatakan, Perum Bulog juga tidak pernah menjelaskan detail soal cadangan dan kebutuhan masyarakat akan beras.
“Kita juga tidak tahu, siapa yang diberikan kepercayaan untuk mengimpor, harganya berapa saat diimpor, saat dijual berapa. Gak pernah tahu kan. Tiba-tiba dinyatakan harus impor untuk menjaga cadangan pangan. Itu hasil panen berapa yang tersalurkan, berapa yang dijadikan cadangan kita kan tidak tahu. Samar-samar,” ucap Jerry.
Dengan begitu, Jerry meminta, adanya pengawasan extra atas suplai beras Perum Bulog dan ia menekankan pentingnya intervensi dalam pengawasan kerja-kerja Perum Bulog pimpinan Bayu Krisnamurthi ke depan.
“Evaluasi itu Bulog. Selama ini kita tidak pernah tahu flow gudangnya Bulog. Pernah kan ada beras yang dibuang, karena rusak, sekitar 200 ribu ton. Karena apa itu? Kita mengandalkan impor tapi logistiknya tidak pernah dibenahi,” imbuh Jerry.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi membantah isu penggelembungan harga impor beras yang kini tengah menyeret perusahaan pelat merah tersebut. Lantaran, mekanisme lelang terbuka diawali dengan pengumuman terbuka dan diinfokan bahwa Perum Bulog akan membeli sejumlah beras.
"Lalu akan ada pendaftaran peminat lelang yang jumlahnya antara 80 sampai 100 perusahaan eksportir penjual," kata Bayu Sabtu (20/7/2024).
Bayu mengatakan beberapa perusahaan, terutama yang baru, biasanya akan mundur karena persyaratan yang ketat tersebut. Sehingga, yang kemudian benar-benar ikut lelang sekitar 40-50 perusahaan.
Sementara itu, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.
"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta.